.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat China Ni Hong membahas backlog kepemilikan rumah. Pada pertemuan itu, mereka berbagi pengalaman cara menangani tantangan perumahan di masing-masing negara.
"Kami membicarakan pengalaman masing-masing baik di Indonesia maupun di Tiongkok bagaimana menangani perumahan bagaimana menangani backlog perumahan," kata Ara pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Ia menyampaikan kepada Ni Hong bahwa Indonesia mempunyai sejumlah program perumahan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah dan rumah layak huni. Salah satu caranya dengan program rumah subsidi, baik berupa rumah tapak maupun rumah susun. Bahkan, besok (30/7) akan digelar akad massal rumah subsidi sebanyak 62.000 unit di Batang, Jawa Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemerintah juga punya program sertifikasi rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Jadi rumahnya melalui rumah subsidi, ekonominya dibantu melalui KUR Perumahan dan juga PNM Mekaar. Sertifikat tanahnya diberikan gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," ujarnya.
Untuk menangani rumah tidak layak huni, Kementerian PKP sedang menunggu data sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut berisi nama dan alamat masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.
Kemudian, keduanya berdiskusi tentang penyediaan lahan perumahan, pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi. Ara menyebut, kepemilikan lahan di China atas nama negara, lalu dibuatkan hak pakai untuk membangun perumahan.
"Kita juga bertukar pikiran soal bagaimana soal lahan bagaimana soal pembiayaan soal teknologi terakhir. Kita sepakati akan ada tindak lanjut kita akan fokus di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah," tuturnya.
Ara juga menyampaikan bahwa mereka sepakat untuk bekerja sama terkait penyediaan bahan bangunan antarnegara. Bahan tersebut antara lain pasir, cat, dan semen.
Sementara itu, Ni Hong mengatakan dirinya terbuka untuk bekerja sama di bidang perumahan dengan Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan mitra perdagangan pertama China.
"Kami sudah mencapai pada konsensus khusus di bidang perumahan antara Tiongkok dan Indonesia. Kami juga berkenan di bawah arahan kepada dua negara bisa menciptakan bidang kerja sama baru di bidang perumahan," ucap Ni Hong.
Ia juga akan mendorong perusahaan-perusahaan China untuk bekerja sama dengan Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan. Dengan begitu, hubungan antarnegara bisa semakin erat.
Ni Hong menambahkan, Indonesia dan China memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda. Namun, China terbuka untuk belajar dan mencari solusi bersama dengan Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, Ara berencana bertemu dengan Menteri Perumahan asal China. Keduanya akan membahas penanganan masalah perumahan serta potensi kerja sama.
"Kita diskusi bagaimana penanganan perumahan di China dengan apa di kita," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
Ia pun ingin menjajaki kerja sama dengan pemerintah China. Bentuk kerja sama bisa dari segi teknologi.
"Apa yang kita bisa kerja samakan, apakah teknologi dan sebagainya," ucapnya.
