.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana bertemu dengan Menteri Perumahan asal China. Keduanya akan membahas penanganan masalah perumahan serta potensi kerja sama.
"Kita diskusi bagaimana penanganan perumahan di Tiongkok dengan apa di kita," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
Ia pun ingin menjajaki kerja sama dengan pemerintah China. Bentuk kerja sama bisa dari segi teknologi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang kita bisa kerja samakan, apakah teknologi dan sebagainya," ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan Kementerian PKP mempunyai Program 3 Juta Rumah. Berbagai langkah dilakukan untuk menjalankan program ini, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak maupun rumah susun (rusun) subsidi.
Ara yakin target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi bisa tercapai tahun ini. Sebab, ada akad massal rumah subsidi serta proyek rusun subsidi Meikarta. Minimal 62.000 rumah subsidi akan disalurkan pada acara akad massal di Batang, Jawa Tengah pada Kamis (30/7).
"Kita berusaha yang terbaik (capai target FLPP), kan kita berharap nanti misalnya lompatan itu salah satunya dari Meikarta yaitu rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, ia pernah mengungkapkan salah satu masalah perumahan adalah backlog kepemilikan rumah. Menurutnya, penyediaan rumah subsidi merupakan solusi utama untuk menurunkan angka backlog.
Rumah subsidi yang dibangun tidak hanya di pedesaan saja tetapi juga di perkotaan. Untuk rumah subsidi di perkotaan, nantinya akan dalam bentuk rumah susun atau hunian vertikal.
"Selama saya jadi menteri, pasti solusi utama yang tidak punya rumah dengan rumah subsidi baik di desa maupun di kota. Pasti gitu. Yang utamanya," kata Ara di acara sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dengan BNI di Mall @ Alam Sutera, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025).
Untuk diketahui, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada 2025 mencatatkan masih banyak rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Jumlah backlog perumahan tahun itu mencapai 9,64 juta rumah tangga.
Angka tersebut menurut BPS selama 6 tahun terakhir terus menurun. Terlihat pada 2020 jumlah backlog perumahan tembus 12,75 juta rumah tangga, kemudian turun menjadi 12,72 juta rumah tangga pada 2021, turun jadi 10,51 juta pada 2022, menjadi 9,91 juta pada 2023, dan turun lagi ke 9,87 juta rumah tangga pada 2024.
