Kementerian PKP mengungkapkan dari awal tahun hingga 1 Juli 2026, jumlah rumah susun (rusun) subsidi yang laku terjual hanya 9 unit. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah rumah subsidi yang telah terjual mencapai 93.330 unit.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati dalam acara jumpa pers capaian semester I Kementerian PKP di Wisma Mandiri II, Jakarta.

"Kita sudah ada 93.339 unit yang sudah realisasi penyaluran KPR subsidi-nya. Jadi terbagi memang ini rumah tapak 93.330 dan rumah susun masih 9," kata Sri pada Rabu (1/7/2026).

Lokasi rusun subsidi yang laku ini berada di Bekasi dan Tangerang.

Sri membeberkan alasan serapan rusun subsidi mandek dikarenakan ada aturan baru soal rusun subsidi, yaitu Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026. Ada beberapa aturan yang mengalami penyesuaian, seperti harga, tenor, hingga luas unit. Dari situ butuh penyesuaian di BP Tapera karena mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Karena memang ada tahapan yang harus dilalui BP Tapera, di mana peraturan kepala badan dan lain-lainnya juga harus dilengkapi dan itu juga ada beberapa yang memang perlu persetujuan oleh Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dia yakin jika semua telah rampung, ke depannya akan lebih banyak rusun subsidi yang terjual lewat skema FLPP.

"Segera sudah dilakukan koordinasi, semoga dalam Minggu ini bisa diselesaikan agar lebih banyak lagi yang akan masuk di rusun. Kita juga sudah melakukan capture beberapa rusun ready stock, kita juga bekerjasama dengan BUMN ada beberapa inventori BUMN yang juga memiliki rusun tadi (siap huni)," terangnya.

Sebelumnya juga Kementerian PKP melaporkan bahwa serapan rusun subsidi yang dibeli melalui skema FLPP masih sangat rendah. Bahkan hanya ada 140 unit rumah susun (rusun) subsidi yang laku terjual dalam lima tahun. Itu terjadi bukan tanpa alasan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menilai hal itu terjadi karena aturan yang ada menyulitkan masyarakat untuk memiliki hunian, khususnya rusun subsidi.

"Lima tahun itu terakhir rusun subsidi tahu nggak cuma berapa? 140 unit. Berarti aturannya bisa digunakan nggak dengan baik? Nggak kan," kata Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Ia menyebut aturan rusun subsidi menghambat masyarakat buat beli rumah karena tidak sesuai kemampuan masyarakat. Begitu juga bagi pengembang, sulit untuk merealisasikan rusun.

Untuk itu, ia sedang menyiapkan aturan rusun subsidi baru. Dalam aturan itu akan dibahas tentang skema pembiayaan, pemanfaatan tanah, hingga kepemilikan rusun. Aturan baru akan memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk punya hunian.