.webp)
Pemerintah mendapatkan hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat dari PT Lippo Cikarang (Persero) Tbk. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun rusun sebanyak 141 ribu unit.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, Lippo sudah menandatangani komitmen hibah lahan kepada negara. Selanjutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengurus perihal status tanah.
"Besok kami langsung akan rapat dengan anak buah Bapak-bapak (PT Lippo Cikarang Tbk), sama Bu Puspa, sama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya. Moga-moga kurang dari satu bulan sudah selesa," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam acara penandatanganan komitmen hibah lahan, Wisma Danantara Indonesia, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya akan mengecek bahwa lahan tersebut clean and clear. Lalu, ia akan mempercepat proses peralihannya.
Lebih lanjut, tanah tersebut akan dialihkan haknya kepada Kementerian Keuangan berupa hak pakai (HP). Namun, tak menutup kemungkinan status tanah berupa hak pengelolaan (HPL).
"Statusnya peralihan hak dari Lippo ke hak pakainya Kemenkeu. Tergantung nanti maunya apa, maunya pemerintah, maunya Kemenkeu apa. Kalau (mau) HPL, kita buat HPL. Kalau maunya hak pakai, kita buat hak pakai," ucap Nusron usai acara.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lahan 30 hektare itu pada akhirnya akan diberikan kepada Danantara untuk dikelola. Menurutnya, dengan biaya lebih sedikit, lebih banyak rumah bisa dibangun.
"Nanti saya pastikan saya kerja sama dengan Pak Nusron untuk memastikan dalam 2 bulan clear semua, bisa mulai dibangun setelah itu. Satu bulan (dengan Nusron), nanti kan saya bisa ke DPR. Dengan Pak Nusron satu bulan, dengan DPR satu bulan," kata Purbaya dalam kata sambutannya.
Purbaya juga akan akan membebaskan pajak untuk tanah hibah di Meikarta. Hal ini tidak sesuai dengan aturan, tetapi jika dibebani pajak, justru tidak ada yang mau memberikan hibah kepada negara.
"Tadi saya ditanya, 'bisa nggak kasih insentif kepada Lippo?' Saya bingung, 'insentif apa?'. Pajak yang diserahkan. Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Oh itu mah gampang. Masa orang mau kasih, dipajakin," imbuhnya.
Di sisi lain, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani meyakini pembangunan rusun di lahan tersebut akan berdampak sangat signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 141 ribu unit rusun akan dibangun di atas lahan 30 hektare.
"Diperkirakan dari tanah 30 hektare ini akan dibangun kurang lebih 141 ribu unit itu keluarga. Kalau kita kali dengan anak kita kali dengan istrinya, paling tidak kali 3-4 kali (lipat), ini bisa 500 ribu atau 600 ribu (orang terdampak). Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan dan tentunya dalam hal ini kami dari Danantara siap untuk menjalankan amanah," ujar Rosan dalam sambutannya.
Pembangunan rusun akan dikelola oleh Danantara Housing. Lalu, pembiayaan beli rusun dari pihak perbankan.
"Yang paling penting kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
