.webp)
Pemerintah tengah mendorong opsi tenor KPR baru yang jauh lebih panjang, yakni 40 tahun. Menurut BP Tapera opsi ini dapat memberikan keringanan angsuran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan hanya membayar Rp 500-700 ribu per bulan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi. Sebab, tanggungan cicilannya kecil. Bahkan berpenghasilan sekitar Rp 2,8 juta per bulan dinilai mampu untuk membayar angsuran untuk rumah pertama mereka.
"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam rapat bersama Komite Tapera di Kementerian Keuangan pada Rabu (24/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan hanya cicilannya yang rendah, suku bunga untuk rumah subsidi juga tetap sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen. Suku bunga ini tidak terpengaruh pada perubahan BI Rate yang baru-baru ini naik menjadi 5,75 persen.
"Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang," ujarnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Ketua Komite Tapera Maruarar Sirait (Ara) mengatakan inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni.
"Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah," ujar Ara.
Selain itu, Komite Tapera dan BP Tapera juga membahas mengenai pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun, khususnya rumah susun. Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali.
Ada pun mengenai penyaluran KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Selasa (23/6/2026), telah mencapai 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit. Sehingga total realisasi hingga saat ini mencapai 103.003 unit rumah FLPP.
Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera akan memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan.
Dalam rapat ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta unsur Profesional Eko Djoeli Heripoerwanto.
Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yaitu Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Doddy Bursman, serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang.
(aqi/zlf)
