.webp)
Di saat wilayah lain tiap tahun jumlah rumah subsidinya stabil atau meningkat, di Kepulauan Nias justru tidak ada unit baru sejak 2022.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyayangkan hal tersebut. Kepulauan Nias seharusnya bisa dibangun banyak perumahan subsidi mengingat ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi.
Ara telah bertemu dengan para kepala daerah se-Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di kantornya, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan tersebut terungkap alasan rumah subsidi tidak dapat berkembang beberapa tahun terakhir disebabkan biaya material dan konstruksi yang mahal sehingga harga rumah subsidi saat ini dinilai kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ara meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus.
Selain itu, daerah tersebut akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mereka akan mendorong realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Lalu, pemerintah juga akan mendorong Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masuk ke Kepulauan Nias. Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi, yakni Kabupaten Nias Utara sebanyak 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias 400 unit.
Bupati Nias Barat berharap program BSPS mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang berkisar 22 persen. Sementara itu, kepala daerah lain menyampaikan berbagai kebutuhan perumahan lainnya, termasuk infrastruktur untuk kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing.
Langkah selanjutnya, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah.
Selain itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akan terus meningkatkan koordinasi antar pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya agar ketersediaan rumah subsidi di Kepulauan Nias tercapai secepatnya.
"Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias," katanya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip detikcom pada Sabtu (13/6/2026).
