Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban terdampak bencana. Pengadaan huntap ditargetkan mulai pada awal bulan depan.

"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Saat ini, sudah ada 2.603 unit huntap sedang diproses. Beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Lalu, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara dalam waktu dekat. Hunian itu merupakan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat,

Selain itu, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pembangunan rumah komunal. Koordinasi itu terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun jumlahnya akan dibahas dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan. Ia menunjukkan perlu ada percepatan pembangunan huntap untuk mendukung relokasi masyarakat terdampak.

"Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.

"Ada dua hal yang akan kami bahas dalam rapat ini yakni update situasi pascabencana dan rencana ke depan terkait penanganan bencana terutama persetujuan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang akan dilaksanakan selama 3 tahun," kata Tito.

Pemerintah sudah menyetujui usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun. Anggaran itu terbagi untuk tiga tahun, yakni Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun untuk 2027, dan Rp 28,2 triliun buat 2028.

Di samping itu, kondisi Sumatera Barat pascabencana kini 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Namun, pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.

Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Akan tetapi, sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan huntap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara.