.webp)
Badan Bank Tanah menargetkan ingin menguasai 70.000 hektare tanah di 2026 atau dua kali lipat dari jumlah saat ini, yakni 35.011 hektare.
"Tahun 2026, Badan Bank Tanah menargetkan 35.000 hektare sehingga total pengelolaan tanah akan mencapai sekitar 70.000 hektare," kata Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Perdananto mengungkapkan pertumbuhan jumlah lahan terbesar terjadi pada 2024 sekitar 79 persen. Kemudian di 2025 jumlah yang dapat dikuasai hanya bertambah 5 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam grafik menunjukkan hak pengelolaan Badan Bank Tanah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hingga 30 April 2026 total HPL yang kami kelola adalah 35.000 hektare. Pertumbuhan terbesar terjadi pada 2024 dengan kenaikan sekitar 79 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2025 pertumbuhan masih berlanjut, meskipun melambat menjadi 5 persen," jelasnya.
Lokasi lahan tersebar di 22 provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Maluku Utara. Lahan terbesar yang berhasil dikuasai berada di Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.
Sebagian besar lahan digunakan untuk reforma agraria sekitar 11.700 hektare. Sementara, untuk perumahan seluas 778 hektare. Sisanya digunakan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur, kawasan ekonomi, ruang terbuka hijau, dan lainnya.
"Dari total HPL 35.000 haktare tersebut, kita realisasikan 57 persen atau 20 ribu haktare dan sisanya 43 persen untuk persediaan tanah. Sedangkan untuk 57 persen kami alokasikan untuk 34 persen atau 11.700 haktare untuk agraria. 3 persen untuk kepentingan umum dan sosial, dan 20 persen pembangunan dan pemerataan ekonomi, perumahan MBR, dan ketahanan pangan," sebutnya.
Sementara itu, lahan yang disediakan untuk perumahan bisa untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Badan Bank Tanah telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perihal aset tersebut.
"Kami telah rapat dengan Kementerian PKP untuk perumahan MBR yang sudah dibangun di Kendal dan Batang," ucapnya.
Lokasi lahan yang bisa dipakai untuk perumahan rakyat berada di 12 kabupaten, yakni Pulau Sumatra ada 3 lokasi, Pulau Jawa ada 5 lokasi, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Sigi dan Posodi di Sulawesi Tengah, serta Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.
(aqi/zlf)
