.webp)
Kebutuhan akan tempat tinggal masih menjadi salah satu permasalahan yang ditangani pemerintah, apalagi ketersediaan tanah semakin tipis. Untuk itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membuat tim khusus untuk mencari lahan yang siap dipakai untuk sektor perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, untuk percepatan program perumahan diperlukan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam memastikan ketersediaan lahan yang siap dikembangkan.
"Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan," ujarnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (30/4/2026), dikutip dari keterangan resminya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, tim survei tersebut akan diketuai oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia, dengan melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
"Tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan yang potensial bisa segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat," tegas Ara.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menambahkan bahwa pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada pemetaan lahan, tetapi juga pada kesiapan ekosistem kawasan untuk mendukung pembangunan hunian berkelanjutan.
"Pemerintah tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Dari daftar lahan yang telah disampaikan, nantinya akan dilakukan survei untuk menentukan kawasan prioritas yang paling siap dikembangkan," ujar Sri Haryati.
Rapat juga membahas pengembangan 11 kota satelit yang akan dirancang secara terintegrasi dengan dukungan data dan kajian lintas sektor.
"Kajian awal yang disiapkan mencakup backlog perumahan, kesiapan sarana dan prasarana, kesesuaian tata ruang, hingga integrasi transportasi. Jadi pembangunan kota satelit tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun ekosistem kawasan yang terhubung dan berkelanjutan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, serta jajaran Kementerian PKP. Pada rapat tersebut juga membahas dukungan percepatan 2 juta sertifikat, pengembangan kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung sektor perumahan nasional.
(abr/zlf)
