.webp)
Pemerintah sedang mendorong penyediaan rumah susun (rusun) subsidi untuk hunian perkotaan. Target penyaluran rusun subsidi tahun ini sebanyak 50 ribu unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, dulu realisasi rusun subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya 140 unit selama lima tahun. Kini ia menetapkan target 50 ribu unit akad tahun ini.
"Paling enggak itu ukurannya akad ya Pak (Komisioner BP Tapera). Jadi ada 50 ribu (unit rusun subsidi) yang tolong digenjot habis," kata Ara dalam Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi di Kantor BP Tapera, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyaluran rusun subsidi akan segera disalurkan dengan menerapkan aturan baru. Rencananya, aturan rusun subsidi yang terbaru bakal disahkan pada akhir Maret 2026.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan target rusun tersebut terdiri dari 10 ribu unit yang sudah terbangun atau existing dan 40 ribu unit yang sedang dalam proyek pembangunan. Rusun sudah bisa diakadkan ketika pembangunan mencapai 20 persen.
"Begitu keterbangunan fisik progresnya 20 persen Pak (Menteri PKP), itu sudah bisa mulai pengikatan jual beli Pak, PPJB, di situ nanti ada grace period 2 tahun," ucap Heru.
Ia menjelaskan PPJB dapat dilakukan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) indent kalau progress pembangunan sudah mencapai minimal 20 persen. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2011.
Selain itu, target penjualan 50 ribu unit rusun subsidi tersebut termasuk dalam kuota FLPP tahun ini, yakni 350 ribu unit. Dengan begitu, pembiayaan sisa 300 ribu unit kuota dialokasikan untuk rumah tapak.
Namun, tidak menutup kemungkinan ada perubahan angka tergantung kemampuan penyerapan dari permintaan dan penawaran. Sejauh ini kurang lebih ada 12 pengembang rusun yang tercatat dalam Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Lalu, tahun ini sudah ada enam unit rusun subsidi yang tersalurkan.
"Dari 350 ribu rusun subsidi yang kita harapkan tadi bisa masuk 50 ribu (unit) kalau juga kemudian keterbangunan yang proyek (rusun di) Meikarta itu bisa mencapai 20 persen sebelum akhir tahun ini," jelasnya.
Untuk lokasi pembangunan rusun, sudah ada beberapa lokasi yang bisa dibangun yaitu di Depok di atas lahan milik Komdigi, di Cilegon seluas 6 hektare dari data Kementerian ATR/BPN, tanah sitaan dari KPK, dan lainnya.
Di sisi lain, ditemui sesuai acara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 9,9 juta menjadi 9,6 juta. Ia mengungkapkan, DKI Jakarta memiliki backlog kepemilikan paling tinggi yaitu tembus 40,6 persen.
"Untuk DKI Jakarta itu paling tinggi di Jakarta Pusat backlog perumahannya. Tapi kalau di Jawa Barat antara lain yang backlog kepemilikannya cukup tinggi itu di Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi," ungkapnya kepada wartawan.
Sebelumnya diberitakan, Ara menilai peraturan yang ada menyulitkan masyarakat untuk memiliki hunian, khususnya rusun subsidi. Untuk itu, ia sedang menyiapkan aturan rusun subsidi baru.
"Lima tahun itu terakhir rusun subsidi tahu nggak cuma berapa? 140 unit. Berarti aturannya bisa digunakan nggak dengan baik? Nggak kan," kata Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).
Dalam aturan itu akan dibahas tentang skema pembiayaan, pemanfaatan tanah, hingga kepemilikan rusun. Aturan baru akan memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk punya hunian.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan peraturan rusun subsidi yang berlaku saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021. Ia menyebut harga rusun dalam aturan itu membuat pengembang kesulitan memperoleh keuntungan.
"Dari sisi developer, harganya itu tidak masuk. Jadi nggak ada profit dengan harga itu. Makanya kita perbaiki dengan menghitung indeks kemahalan konstruksi untuk masing-masing provinsi," kata Sri.
Kemudian dari sisi debitur, masyarakat masih terkendala mencicil rumah karena besaran angsuran dianggap tinggi. Oleh karena itu, aturan baru akan memperpanjang tenor dari 20 tahun menjadi 30 tahun.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
