.webp)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai membangun program rumah susun subsidi. Di tahap awal, sebanyak 140 ribu unit rusun dibangun di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan groundbreaking. Ia mengatakan akan ada sekitar 140 ribu unit rusun subsidi dibangun di atas lahan 30 hektare.
"(Lahan) 30 hektare ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara, Pak James, dan tim kita kurang lebih bisa 140 ribu unit (rusun)," ujar Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lahan tersebut merupakan tanah hibah dari Lippo Group. Pada kesempatan itu, Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady hadir dan menyerahkan tanda tanah dihibahkan untuk negara.
Selain itu, beberapa tokoh lain yang juga hadir antara lain Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, CEO Danantara Rosan Roeslani, hingga Bos Lippo Group James Riady.
Alasan Rusun Subsidi Tidak Laku Lima Tahun Terakhir
Di sisi lain, Ara sempat mengungkap hanya ada 140 unit rusun subsidi yang tersalurkan selama 5 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu terjadi karena aturan yang ada menyulitkan masyarakat untuk memiliki hunian, khususnya rusun subsidi.
"Lima tahun itu terakhir rusun subsidi tahu nggak cuma berapa? 140 unit. Berarti aturannya bisa digunakan nggak dengan baik? Nggak kan," kata Ara kepada wartawan.
Ia menyebut aturan rusun subsidi menghambat masyarakat buat beli rumah karena tidak sesuai kemampuan masyarakat. Begitu juga bagi pengembang, sulit untuk merealisasikan rusun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan peraturan rusun subsidi yang berlaku saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021. Ia menyebut harga rusun dalam aturan itu membuat pengembang kesulitan memperoleh keuntungan.
"Dari sisi developer, harganya itu tidak masuk. Jadi nggak ada profit dengan harga itu. Makanya kita perbaiki dengan menghitung indeks kemahalan konstruksi untuk masing-masing provinsi," kata Sri.
Kemudian dari sisi debitur, masyarakat masih terkendala menyicil rumah karena besaran angsuran dianggap tinggi. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan aturan baru, salah satunya terkait perpanjangan tenor dari 20 tahun menjadi 30 tahun.
Lokasi Rusun Subsidi Selanjutnya
Setelah Meikarta, lokasi rumah subsidi selanjutnya ada di Kota Depok dan Jakarta. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa terdapat lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Depok. Recananya, lahan itu akan dibangun 170 ribu unit rusun.
"45 hektare saya dengar tadi 170 ribu unit apartemen nanti di Kota Depok," kata Hashim di Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).
Lalu, ada lahan seluas 41 hektare milik Kementerian Pertahanan di Berlan, Jakarta. Tanah itu bakal dialokasikan untuk rusun subsidi.
"Saya sudah dengar juga Kementerian Pertahanan alokasi 41 hektare di Jakarta," tambahnya.
Backlog Pemilikan Rumah di Depok-Bekasi
Ara memastikan backlog di Kota Depok sebanyak 170 ribu keluarga. Terdapat lahan seluas 45 hektare yang sedang disiapkan untuk membangun rusun subsidi selanjutnya buat menyediakan hunian bagi masyarakat.
"Habis ini kita pergi ke Depok. Hari Selasa kita rapat jam 2 di Komdigi ya bersama dengan Wali Kota Depok. Itu luar biasa. Depok itu ada berapa hektare Pak? 45 hektare. Lokasinya strategis, kemarin sore saya udah ke sana," ucap Ara kepada wartawan sebelum acara groundbreaking.
Selain itu, ia juga menyampaikan backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Bekasi sebanyak 250 ribu keluarga. Oleh karena itu, pihaknya sedang bersinergi untuk membangun hunian berupa rusun subsidi di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/dhw)
