.webp)
Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengungkapkan nilai lahan ex-BLBI di Lippo Karawaci sekitar Rp 400 miliar. Saat ini, status lahan tersebut masih diurus untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Hal ini diungkapkan dalam Silaturahmi Ramadan Badan Bank Tanah di Kantor Badan Bank Tanah, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.
"3,7 hektare itu Rp 400 miliaran kayaknya sih. (Itu statusnya nanti HPL?) HPL," kata Hakiki pada Jumat (6/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari |
Pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Penyertaan Modal Negara (PNM).
"Masih proses Peraturan Pemerintah (PP) untuk PMN-nya di Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) dan di Kementerian ATR itu, ada beberapa yang harus diurus administrasi negara dimasukkan dalam PP, kemudian diproses dirapatkan antar kementerian," ungkap Hakiki.
Ia mengakui prosesnya memang memakan waktu, tetapi harapannya bisa selesai di tahun ini, mengingat ini sudah tahap akhir untuk mendapatkan HPL.
Setelah diubah menjadi PNM, Badan Bank Tanah akan membuat master plan atau rencana fungsi atas lahan tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam proses pengecekan zonasi lahan atau sering disebut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Kita akan cek kesesuaian lahan di situ. Di situ kan komplek di Lippo Karawaci punya RDTR. RDTR-nya misalnya itu rusun atau hotel. Kita dengan kewenangan negara, (kalau) ini saya mau bikin rusun, boleh apa enggak? Nah, itu yang harus dipastikan," jelasnya.
Apabila perizinan penggunaan lahan selesai, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau badan baru yang rencananya akan dibentuk, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) bisa membuka tender untuk pembangunannya.
"Perencanaan konsul sama pemda. Oke nggak perizinan dan lain-lain? Semua udah siap, tender lah. Info for public kan. Public participation kita buka. Ada nggak yang mau partisipasi? Ketika sudah ada, nah, itu bagian dari bisa BP3R, bisa PKP, monggo," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan rencana pembangunan rumah di lahan sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci, Tangerang, kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ara telah mengecek lahan seluas 3,7 hektare tersebut pada Februari 2025. Ara sebelumnya menyampaikan alasan tanah tersebut belum bisa dialihkan untuk program perumahan karena sedang disinergikan dengan Badan Bank Tanah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Bank Tanah, Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan kami bisa membuat langkah nyata, supaya bisa memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya yang ada di Kemenkeu itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat," kata Ara di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan dukungan penuh untuk lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor perumahan.
"Itu yang satu kan di Lippo Karawaci kan, di situ saya (Kementerian Keuangan) punya tanah 3,7 hektare, kita akan proses dengan cepat, tinggal dapat balik namakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ungkap Purbaya di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
(aqi/das)
