Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan serapan KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) pada awal tahun ini telah mencapai Rp 3,547 triliun. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan data tersebut dihimpun sejak 1 Januari hingga 7 Februari 2026.

Berdasarkan data yang diterima detikcom pada Senin (9/2/2026), terdapat 16.131 debitur yang telah memanfaatkan KUR Perumahan. Ada pun, perbankan penyalur kredit terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1,774 triliun. Disusul oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 807 miliar. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 402 miliar, PT Bank Syariah Indonesia Tbk Rp 200 miliar, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 147 miliar.

Pada posisi keenam, ada bank swasta dan satu-satunya yang masuk dalam 10 besar bank penyalur terbesar, yakni PT Bank Nationalnobu Tbk atau Nobu Rp 115 miliar. Pada capaian tahun lalu, Nobu juga menjadi satu-satunya bank swasta yang masuk dalam 10 besar penyalur terbanyak.

Di bawah Nobu adalah bank-bank daerah, seperti BPD Jawa Tengah sebesar Rp 30 miliar, BPD Jawa Tengah Syariah Rp 20 miliar, BPD Bali Rp 19 miliar, BPD Jawa Timur Syariah Rp 9,2 miliar, dan BPD Jawa Timur Rp 7,2 miliar.

Penerima manfaatnya ada tiga, yaitu pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan dengan total 15.730 debitur. Pengembang merupakan peminjam paling banyak. Mereka bergerak di real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Besar kredit yang diambil 14.813 debitur dengan total pinjaman mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Sementara itu, 608 debitur dari golongan kontraktor dengan nilai pinjaman Rp 204 miliar dan dari toko bahan bangunan sebanyak 309 debitur dengan nilai pinjaman Rp 83 miliar.

Sementara itu, Danantara telah menyiapkan anggaran untuk KUR Perumahan sama seperti tahun lalu, sebanyak Rp 130 triliun. KUR Perumahan atau KPP dijalankan berdasarkan Permenko Nomor 13 tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 tahun 2025.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengungkapkan dari sisi penyediaan antara lain seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.

Sementara itu, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu atau perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

"Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha," ujarnya pada Rabu (22/10/2025).

Berikut ini informasi mengenai syarat mendapatkan KPP.

• WNI atau badan hukum Indonesia
• Memiliki usaha produktif dan layak
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan
• Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP
• Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
• Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
• Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
• Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP