Konsumen Meikarta merasa khawatir dengan adanya rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta tahun ini. Kekhawatiran itu lontaran mereka sebagai konsumen Meikarta masih dikesampingkan karena masih ada yang belum mendapatkan pengembalian dana hingga saat ini.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Yosafat Erland mempertanyakan bagaimana nasib konsumen Meikarta yang masih belum mendapat kejelasan soal refund. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana akan membangun rusun subsidi sebanyak 100 ribu unit di Meikarta.

Yosafat menilai pembangunan rusun subsidi di Meikarta tidak adil. Sebab, masih banyak konsumen yang belum mendapatkan pengembalian dana selama bertahun-tahun.

"Sudah mau setahun ini (belum dapat refund) tiba-tiba muncul berita bahwa Kementerian PKP akan membangun rusun subsidi di Meikarta. Jadi kami bertanya-tanya nasib kami ini bagaimana? Apa masalah kami selesai atau enggak," kata Yosafat di Kantor Kementerian PKP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2026)

Sampai saat ini, Yosafat menyebut baru sembilan anggota PKPKM yang telah menerima refund, itu pun tidak full 100 persen uang dikembalikan. Sedangkan anggota lainnya yang juga merupakan konsumen Meikarta belum menerima pengembalian dana sama sekali.

Padahal, PKPKM telah membuat perjanjian atau memorandum of understanding (MoU) dengan pihak pengembang PT Lippo Cikarang yang ditanda tangani dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian PKP pada 27 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut konsumen Meikarta dijanjikan akan menerima refund penuh sesuai dengan uang yang telah dibayarkan dalam jangka waktu empat bulan. Artinya tenggat waktu PT Lippo Cikarang untuk melunasi refund 25 anggota PKPKM adalah 27 Juli 2025.

"Sebetulnya kita sudah ada MoU dan dari pihak Meikarta akan di-refund 100 persen dalam waktu empat bulan (di Juli 2025), tapi ini sudah ganti tahun masalahnya masih belum beres dan mereka sekarang malah mau bikin rusun subsidi di Meikarta," ungkap Yosafat.

Tidak kunjung mendapat refund dari pengembang Meikarta, Yosafat bersama sejumlah anggota PKPKM akhirnya mendatangi kantor Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Selasa (27/1/2026). Mereka mengadu kepada Kementerian PKP agar diberikan petunjuk arah untuk menyelesaikan masalah refund oleh Meikarta.

Konsumen Meikarta saat ini merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah pengembalian dana lewat jalur litigasi. Sebab, semua berkas dan data sudah diserahkan kepada PT Lippo Cikarang.

"Karena kita jadi terluntang-lantung, kita mau ke mana-mana data sudah ada di mereka kan, jadi mau pakai jalur litigasi segala macam atau lembaga lain data sudah di mereka semua," imbuh Yosafat.

Sebelumnya diberitakan, rusun subsidi di kawasan Meikarta rencananya akan mulai dibangun Mei 2026. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"(Tahap pertama pembangunan) tahapannya saya berharap paling lama Mei lah ya," katanya kepada wartawan.

Ara mengaku sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membicarakan pembangunan rusun subsidi di Meikarta dan mendapat lampu hijau karena berada di dekat Bekasi dan Karawang yang banyak sektor industri. Rencananya rusun subsidi akan dibangun di dua lokasi dengan total luas lahan 20 hektare.