.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan banjir yang terjadi pada beberapa perumahan di Jawa Barat disebabkan karena alih fungsi lahan yang salah. Sebagai contoh perumahan dibangun di atas lahan sawah, rawah, bantaran sungai, hingga ada penyempitan jalur air.
Hal ini ia ungkapkan dalam video tanggapan soal banjir yang terjadi di Perumahan Green Lavender Sukamekar Bekasi belakangan ini. Banjir di perumahan tersebut cukup parah karena ketinggiannya mencapai leher orang dewasa, padahal perumahan tersebut dijanjikan bebas banjir.
"Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di area tempat penyimpangan air, seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air mengejar air yang datarannya lebih rendah," kata Dedi dalam unggahan Instagramnya, @dedimulyadi71, seperti yang dilihat detikcom pada Sabtu (24/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KDM mengatakan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap pengembang tak bertanggung jawab. Pihaknya akan menindak pengembang yang telah asal klaim perumahannya bebas banjir, padahal kenyataan saat musim hujan, daerahnya terdampak parah.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," ujarnya.
Selain tegas kepada pengembang, pihaknya juga akan menormalisasi sungai, melakukan pelebaran sungai, dan membongkar bangunan yang ada di bantaran sungai.
Lalu, tata ruang dan alih fungsi lahan di Jawa Barat akan ditertibkan sehingga tidak ada lagi perumahan yang dibangun di lahan persawahan, perkebunan, rawa, atau bantaran sungai.
"Saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses dan selanjutnya para bupati dan walikota melakukan tindakan yang sama dengan mengubah tata ruang. Dengan tidak lagi membuka area-area yang peruntukkan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan persawahan, kawasan rawa, bantaran sungai dijadikan area permukiman warga," lanjutnya.
Untuk jangka waktu panjang, ia ingin daerah-daerah padat penduduk di Jawa Barat untuk beralih membangun rumah vertikal seperti apartemen daripada rumah tapak. Model hunian ini dikatakan lebih aman terhindar dari masalah 'Hantu Banjir'.
"Perumahan di area padat penduduk, seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain selain rumah vertikal, apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," tegasnya.
