Hujan yang turun terus menerus pada awal tahun ini telah menyebabkan banjir di mana-mana, termasuk di daerah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat banyak laporan melalui media sosial soal perumahan-perumahan terendam banjir.

Ia pun menyoroti maraknya perumahan di Jawa Barat terendam banjir karena pengembang atau developer tidak bertanggung jawab. Ia mendengar banyak warga membeli rumah karena klaim perumahan bebas banjir, tetapi setelah ditempati justru banjir parah melanda kediaman mereka.

Setelah kemarin memperingatkan pengembang untuk turun langsung menengok perumahan yang terdampak, KDM kali ini mengambil sikap tegas. Ia akan menindak para pengembang yang tidak bertanggung jawab, terutama yang sudah membohongi konsumen dengan menjual rumah disertai embel-embel bebas banjir padahal kenyataannya sebaliknya.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," kata Dedi dalam unggahan Instagramnya, @dedimulyadi71, seperti yang dilihat detikcom pada Sabtu (24/1/2025).

Selain itu, Pemprov Jawa Barat akan melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan akan terus melakukan pembongkaran bangunan yang ada di bantaran sungai. Lalu, menertibkan tata ruang dan alih fungsi lahan di Jawa Barat. Harapannya tidak ada lagi perumahan yang dibangun di lahan persawahan, perkebunan, rawa, atau bantaran sungai.

"Saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses dan selanjutnya para bupati dan walikota melakukan tindakan yang sama dengan mengubah tata ruang. Dengan tidak lagi membuka area-area yang peruntukkan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan persawahan, kawasan rawa, bantaran sungai dijadikan area permukiman warga," lanjutnya.

Terakhir, ia mengusulkan agar daerah-daerah yang padat penduduk di Jawa Barat, seperti Bogor, Bandung Raya, Bekasi, hingga Depok untuk beralih membangun rumah vertikal seperti apartemen daripada rumah tapak. Model hunian ini dikatakan lebih aman terhindar dari masalah 'Hantu Banjir'.

"Perumahan di area padat penduduk, seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain selain rumah vertikal, apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," tegasnya.