Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan penyaluran rumah susun (rusun) subsidi selama 2025 sedikit, hanya laku 3 unit. Menurutnya, hal ini lantaran peraturan terkait rusun subsidi kurang sesuai dengan kondisi saat ini.

"Bayangkan tahun lalu cuma berapa? Cuma 3 unit. Kenapa nggak jalan? Ya peraturannya menurut saya nggak relevan. Kalau relevan harusnya nggak 3 unit dong," ujar Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Ia tak ingin hal itu terulang kembali. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menetapkan peraturan baru soal rusun subsidi.

Peraturan tersebut akan berbeda dari rumah tapak subsidi. Pihaknya sedang menggodok peraturan dari segala aspek mulai dari pembiayaan, besaran bunga, luas, harga, status tanah, hingga sistem.

"Jadi nanti pada saatnya kita akan mengeluarkan peraturan tapi saya katakan pasti berbeda, itu aja. Nggak mungkin sama ya karena kita mau berhasil," katanya.

Kemudian, ia akan memastikan kesanggupan pengembang untuk membangun rusun subsidi sampai jadi, kemudian baru dijual. Ia pun mengajak semua pihak berbicara, termasuk pengembang, perbankan, masyarakat, aparat hukum, hingga pemberi izin. Hal itu guna memastikan semua pihak tertarik dan dapat mendukung program rusun subsidi ini.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan program hunian bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tak hanya berupa rumah tapak tapi juga rusun. BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan rusun subsidi tetapi tidak banyak, hanya 638 unit selama 2011-2025.

"Dari 2011 sampai 2025 kemarin data kita hanya kita biayai sekitar 638 unit, nggak terlalu banyak. Bahkan di 2025 kemarin hanya 3 unit itu yang kita biayai untuk rumah susun," ungkap Heru.

Ada beberapa kendala yang membuat rusun subsidi sepi peminat. Salah satunya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih enggan tinggal di rusun.

"Mindset masyarakat MBR ini masih reluctant untuk tinggal di hunian vertikal," katanya.

Kemudian dari segi suplai, rusun subsidi masih terbatas. Tidak banyak pengembang membangun rusun karena harga jualnya terlalu murah.

Heru menjelaskan pengembang merasa harga rusun subsidi yang berlaku saat ini yang mengacu ke Kepmen PUPR No. 995 tahun 2021 masih terlalu rendah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan peraturan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Sisi suplai belum support karena perlu penyesuaian harga, ini yang udah diupayakan," tuturnya.

Terakhir, biaya hidup tambahan di hunian vertikal juga menjadi pertimbangan masyarakat. Heru menyebut iuran pengelolaan lingkungan (IPL) perlu ditekan agar bisa menjadi insentif bagi MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini