Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi tahun ini. Lokasi pertama pembangunan rusun rencananya berada di Meikarta, Cikarang.

Sudah ada dua lahan di Meikarta yang disiapkan buat bangun rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan status hukum lahan tersebut.

KPK Pastikan Lahan Meikarta Clean and Clear

Ara memastikan lahan untuk rusun tersebut tidak terkait masalah masalah hukum. Dengan begitu, lahan dapat dipakai buat bangun rusun.

"Saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi (Juru Bicara KPK Budi Prasetyo) dan dari pimpinan KPK bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Pada kesempatan itu, Budi mengatakan lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK. Mengingat, sebelumnya sempat ada kasus suap terkait izin pembangunan Meikarta.

"Kaitannya dengan hal perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah, dan memang dalam perjalanan penyidikannya, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta," ucap Budi.

Status lahan tersebut clean and clear sehingga KPK mendukung penggunaannya untuk membangun rusun subsidi. Pihaknya pun akan ikut mengawasi pembangunan rusun agar sesuai peraturan.

Rusun Subsidi di Meikarta Dijual Setelah Jadi

Selain itu, pemerintah memastikan rusun subsidi akan dijual ke masyarakat dalam keadaan sudah jadi. Masyarakat pun diminta tidak khawatir polemik Meikarta tidak akan terjadi di program rusun subsidi.

Tenaga Ahli di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Pahala Nainggolan menegaskan rumah subsidi, termasuk yang berupa rusun, harus selesai pembangunannya sebelum dijual ke masyarakat. Oleh karena itu, pembeli tak perlu khawatir unitnya tidak dibangun.

"Salah satu yang bedain adalah kalau rusun subsidi itu harus jadi dulu baru boleh dijual. Jadi nggak usah khawatir nggak jadi, karena dia pasti harus jadi dulu baru boleh akad," ucap Pahala.

Target 100 Ribu Unit Rusun Subsidi di Meikarta

Pahala mengungkap rencana pembangunan rusun subsidi oleh PT Lippo Cikarang ditargetkan sampai 36 tower. Setidaknya pembangunan bisa mencapai 100 ribu unit.

"36 tower itu bisa sampai 100 ribu unit. Nah kementerian berkepentingan supaya segera direalisasi," ucapnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga mengatakan target pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebanyak 100 ribu unit.

Ia menyebut pihak Meikarta sudah menyiapkan tanah yang clean and clear. Penerbitan SHGB sudah hampir 99,9 persen atau tinggal sedikit lagi penyelesaiannya.

"100.000 unit itu kan target nanti yang pembangunan unit di Meikarta itu di dua lokasi ya dengan total lahan 20 hektare itu," kata Heru.

Untuk unitnya, ada yang tipe satu kamar tidur seluas 25 meter persegi. Opsi lain adalah unit tipe 2 kamar tidur seluas 37 meter persegi.

Aturan Baru soal Rusun Subsidi

Di samping itu, Ara mengatakan peraturan baru terkait rusun subsidi sedang digodok. Peraturan tersebut berbeda dari rumah tapak subsidi dari segi pembiayaan hingga konstruksinya.

Ara tak ingin mengulangi kejadian tahun lalu, di mana hanya dibangun 3 unit rusun subsidi. Menurutnya, hal itu terjadi karena peraturan rusun subsidi saat itu tidak relevan.

"Aturannya kita godok. Jadi gini, kita sedang godok ini (rusun subsidi) bagaimana juga ini bisa jalan. Jadi antara rusun subsidi dan tapak itu pembiayaannya juga pasti berbeda," ucanya.

Sementara itu, Heru mengatakan salah satu kendala dalam merealisasikan program rusun subsidi adalah kekurangan suplai. Harga rusun subsidi dinilai masih terlalu rendah sehingga tak banyak pengembang yang tertarik buat membangunnya.

"Menurut teman-teman pengembang, harga yang berlaku saat ini, yang mengacu ke Kepmen PUPR Nomor 995 Tahun 2021 masih terlalu rendah," kata Heru.

Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan peraturan dengan melibatkan berbagai pihak. Harga rusun subsidi bakal disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk hunian.

"Sisi suplai belum support karena perlu penyesuaian harga, ini yang udah diupayakan," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini