Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, salah satunya di lahan Meikarta, Cikarang. Pemerintah memastikan rusun subsidi akan dijual ke masyarakat dalam keadaan sudah jadi. Sehingga masyarakat diminta tidak khawatir polemik Meikarta tidak akan terjadi di program rusun subsidi.

Tenaga Ahli di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Pahala Nainggolan menegaskan rumah subsidi, termasuk yang berupa rusun, harus selesai pembangunannya sebelum dijual ke masyarakat. Oleh karena itu, pembeli tak perlu khawatir unitnya tidak dibangun.

"Salah satu yang bedain adalah kalau rusun subsidi itu harus jadi dulu baru boleh dijual. Jadi nggak usah khawatir nggak jadi, karena dia pasti harus jadi dulu baru boleh akad," ucap Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Ia pun mengungkap rencana pembangunan rusun subsidi oleh PT Lippo Cikarang ditargetkan sampai 36 tower. Setidaknya pembangunan bisa mencapai 100 ribu unit.

"36 tower itu bisa sampai 100 ribu unit. Nah kementerian berkepentingan supaya segera direalisasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peraturan soal rusun subsidi sedang digodok. Ia akan mengeluarkan peraturan yang berbeda dari rumah tapak subsidi dari segi pembiayaan hingga konstruksinya.

Ara juga menjajaki semua pihak, termasuk pengembang, perbankan, masyarakat, hingga aparat hukum. Ia memastikan semua pihak tertarik dan dapat mendukung program rusun subsidi ini.

"Rumah susun kita lihat itu. Sanggup nggak pengembang kalau bangun dulu? Kita tanya dulu pengembangnya. Kalau kan nanti nggak ada yang jalan itu urusan. Jadi kita mesti tanya semuanya. Banknya sanggup nggak begitu? Kita mau berhasil," ucap Ara.

Ara tak ingin mengulangi kejadian tahun lalu, di mana hanya dibangun 3 unit rusun subsidi. Menurutnya, kejadian tersebut karena peraturan rusun subsidi saat itu tidak relevan.

Di sisi lain, ia mencari kepastian hukum terkait lahan Meikarta yang sempat tersandung kasus suap pengadaan izin. Ia memastikan lahan tersebut clean and clear menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tahapan-tahapan yang kami lakukan itu bagaimana datang ke sini, saya itu adalah bagian literasi untuk membuat kejelasan kepada publik soal status hukum," imbuhnya.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan ada beberapa kendala dalam merealisasikan program rusun subsidi. Salah satunya, masyarakat masih enggan tinggal di hunian vertikal. Kemudian dari segi suplai, rusun subsidi belum menarik bagi pengembang.

Ia menjelaskan pengembang merasa harga rusun subsidi yang berlaku saat ini yang mengacu ke Kepmen PUPR No. 995 tahun 2021 masih terlalu rendah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan peraturan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Sisi suplai belum support karena perlu penyesuaian harga, ini yang udah diupayakan," tuturnya.

Kemudian, masalah biaya hidup tambahan di hunian vertikal, salah satunya iuran pengelolaan lingkungan (IPL) juga perlu dipertimbangkan. Ia menyebut IPL perlu ditekan agar menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).