Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak hanya mengurus lahan untuk hunian tetap korban bencana di utara Sumatera saja, tetapi juga tata ruangnya.

Tito mengungkapkan kajian tata ruang ini juga diperlukan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang rawan bencana. Jika terdapat daerah yang rawan bencana maka perlu dilakukan relokasi.

"Sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian secara tata ruang maupun rencana detail tata ruang," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Sumatera, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Ketika ditanya wartawan saat sesi doorstop terkait pemetaan lahan-lahan mana saja yang akan ditetapkan sebagai rawan bencana dan bagaimana apabila lahan rawan bencana itu ternyata ada yang milik warga, Tito tidak menjawabnya secara lugas.

"Terkait pemetaan itu nanti sama Pak Menteri ATR/BPN," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hadir dalam acara tersebut. Tapi ketika usai, ia langsung meninggalkan lokasi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap tiga provinsi terdampak banjir di Sumatera akan diubah rencana tata ruang wilayahnya (RTRW). Beberapa kawasan bakal dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

"Perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), sama Aceh, pascabencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana," kata Nusron dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Ia mengaku sudah melakukan rapat bersama Menteri Kehutanan. Mereka pun tengah mengevaluasi kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan agar dikembalikan fungsinya.

"Dengan adanya bencana ini, nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi," ucapnya.