Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai data perumahan di Indonesia kurang akurat. Ia menemukan ada double data soal backlog perumahan.

Hal ini diungkapkan Fahri dalam acara Tasyarukan The HUD Institue di BSD, Kabupaten Tangerang.

"Terus terang soal data perumahan ini saya menemukan baik akurasinya maupun metodologinya, saya challenge terus sampai hari ini. Karena yang kita dengar tentang data perumahan itu tidak pernah kompak. Ada banyak lembaga yang menyiapkan data dan BPS sendiri sebenarnya masih belum solid dalam penyediaan data. Misalnya salah satu data yang saya kejar sekarang dan saya belum dapat sampai hari ini adalah saya ngotot tentang konsep global backlog," kata Fahri pada Rabu (14/1/2026).

Sebagai informasi, backlog adalah kondisi kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) backlog permintaan (demand) sekitar 10 juta rumah. Backlog kelayakan atau rumah yang tidak layak sekitar 20 juta rumah. Di sisi lain, ada juga double data soal jumlah backlog warga yang tinggal di rumah tidak layak dan rumah tidak layak tanpa sertifikat. Jumlah sekitar 2 juta rumah.

Rumah yang tidak layak dan tidak memiliki bukti kepemilikan serta izin mendirikan bangunan ini, kata Fahri, biasanya rumah yang berada di kolong jembatan, area sempadan sungai dan pantai, hingga kawasan kumuh.

"Saya lagi mengejar ini. Karena kalau ini tidak clear, data kita tidak clear, itu sulit banget. Termasuk soal data kepemilikan. Sehingga angka 10 juta (backlog) yang suka diungkap dan cukup membuat kita terkaget-kaget. Padahal sebenarnya 10 juta itu tidak pernah real sebagai demand power dalam ekonomi kita," ujar Fahri.

Ia juga menyinggung perihal data backlog kelayakan yang saat ini tersedia. Ia menemukan ternyata data tersebut tidak memiliki foto kondisi rumah yang tidak layak. Rumah yang masuk dalam data rumah tidak layak berdasarkan hasil penilaian subjektif dari petugas yang melakukan sensus.

"Data kelayakan itu tidak pernah ada fotonya. Itu diberikan secara sangat relatif kepada petugas yang datang. Tapi tidak ada satu basis data yang benar-benar akurat. Ada gambarnya dan gambarnya itu bisa dibikin online. Sehingga mobilitas standar hidup masyarakat kita itu bisa benar-benar terukur secara relatif," ungkap Fahri.