.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen dari UMP 2025.
Dengan nominal gaji tersebut, ternyata masyarakat dinilai masih bisa membeli rumah sendiri lho. Meski begitu, perlu ada peran dari pemerintah agar masyarakat bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki tempat tinggal.
Pengamat properti sekaligus Direktur PT Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema untuk membantu masyarakat agar memiliki rumah. Salah satu saran dari Steve adalah menyiapkan hunian yang bersifat Transit-Oriented Development atau TOD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pengmatannya, saat ini ada banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta dan memilih tinggal di pinggiran kota, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, atau Bogor. Sebab, harga rumah dan tanah di pinggiran kota dinilai lebih terjangkau.
Namun, tak sedikit perumahan yang jauh dari transportasi umum seperti KRL atau TransJakarta agar bisa menuju ke pusat kota. Alhasil, satu-satunya cara agar bisa sampai di Jakarta adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"Masyarakat sekarang yang saya temui itu banyak yang rumahnya jauh-jauh, tapi terkadang rumahnya tidak terjangkau dengan moda transportasi sehingga satu-satunya akses adalah dengan kendaraan pribadi," kata Steve saat dihubungi detikcom, Senin (29/12/2025).
Selain memperbanyak hunian TOD, Steve juga menyarankan agar suku bunga KPR tidak terlalu tinggi dan disubsidi. Ia menilai suku bunga yang tinggi membuat banyak masyarakat ngos-ngosan untuk melunasi cicilan, bahkan berujung kredit macet karena tidak sanggup bayar.
Steve menilai suku bunga KPR yang ideal adalah tidak lebih dari 5 persen dan flat. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli rumah impiannya tanpa terbebani suku bunga yang tinggi.
"Suku bunganya harus disubsidi, dalam artian kalau suku bunganya floating, forget it. Suku bunga KPR yang ideal itu menurut saya nggak boleh lebih dari 5%, harus flat selama 10, 15, dan 20 tahun," paparnya.
Pemerintah perlu menjalin kerja sama lebih luas dengan pengembang dalam menyediakan lahan dan rumah yang harganya murah. Kehadiran program rumah subsidi dinilai mampu mengatasi backlog sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, tapi harus diimbangi dengan suku bunga rendah agar tidak memberatkan debitur.
"Masyarakat berpenghasilan rendah itu boro-boro nabung, semua uangnya habis untuk biaya hidup, transportasi, anak sekolah, dan seterusnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan subsidi uang muka dan suku bunga KPR," paparnya.
Meski sudah diberikan subsidi suku bunga dan uang muka rendah, Steve menilai masalah tidak berhenti di situ. Sebab, ada banyak masyarakat dengan gaji mepet UMP yang bermasalah dengan skor pada Sistem Layanan Informasi Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).
Apabila skor SLIK OJK rendah atau buruk maka dapat menghambat proses pengajuan KPR. Oleh sebab itu, Steve menilai masyarakat juga harus berkomitmen dengan tidak menunggak utang atau telat membayar cicilan, sehingga bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki hunian.
"Ada banyak orang yang nggak lolos SLIK OJK-nya karena setelah dicek ternyata ada tunggakan kartu kredit, angsuran, atau pinjaman online yang tidak dibayar," imbuh Steve.
(ilf/ilf)
