Masyarakat RT 006/RW 004 yang terdampak TPA Cipeucang mengirimkan surat permintaan penutupan permanen TPA tersebut ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini terjadi karena berbagai dampak yang sudah dirasakan, mulai dari longsoran tanah hingga membuat harga properti turun.

Dalam surat yang diterima detikcom, disebutkan bahwa selama beberapa tahun masyarakat RT 006 RW 004 sudah merasakan tanda-tanda sampah di TPA Cipeucang overload atau terlalu penuh sehingga menimbulkan berbagai kejadian, seperti longsoran sampah, pencemaran air tanah, serta risiko kesehatan bagi warga yang tinggal di dekat sana. Pada awalnya mereka masih berharap adanya perbaikan dari pemerintah, seperti penguatan infrastruktur, penataan zonasi sampah, serta peningkatan teknologi pengolahan sampah. Tapi hingga kini masih belum ada penanganan yang signifikan.

Overloadnya sampah di TPA Cipeucang menyebabkan daerah tempat tinggal mereka banjir karena saluran air tersumbat sampah. Belum lagi sumur air yang tercemar air lindi atau air sampah sehingga berisiko jika digunakan.

Binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk, pun bermunculan. Bau menyengat juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Hingga saat ini warga terdampak hanya menerima kompensasi berupa uang Rp 250.000 per tahun per KK. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan risiko dan dampak lingkungan maupun kesehatan yang ditanggung oleh warga sekitar TPA Cipeucang.

Warga RT 006/RW 004 juga merasakan dampak lainnya yaitu nilai tanah dan properti yang menurun drastis karena lokasinya dianggap tidak sehat dan berisiko tinggi. Belum lagi jalanan rusak karena kendaraan pengangkut sampah lalu-lalang.

Warga RT 006/RW 004 pun menyampaikan tuntutannya kepada Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu:
1. Menghentikan secara permanen pembuangan sampah ke TPA Cipeucang dan penanganan yang komprehensif terhitung sejak tanggal dibuatnya surat ini;

2. Melakukan tindakan darurat untuk mengatasi overload sampah dan mencegah timbulnya bencana lingkungan yang lebih besar terutama banjir;

3. Merevisi nilai kompensasi yang saat ini hanya Rp 250.000 per tahun per kartu keluarga agar sesuai dengan tingkat risiko dan dampak nyata yang dialami warga;

4. Menetapkan standar kompensasi yang lebih manusiawi dengan mekanisme evaluasi tahunan;

5. Menyediakan kompensasi non-finansial tambahan seperti suplai air bersih, masker, fasilitas kesehatan, dan perbaikan infrastruktur lingkungan;

6. Merealisasikan rencana pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang yang lebih berkelanjutan, transparan, dan melibatkan masyarakat terdampak;

7. Memberikan kejelasan tertulis terkait rencana pembangunan, zonasi, maupun tahapan penanganan TPA Cipeucang;

8. Melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pengabaian kepentingan publik.

Surat tersebut ditulis pada Selasa (9/122025) dan diserahkan pada Rabu (17/12) ke DPRD Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Serpong, Polres Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, yang akan diteruskan ke Wali Kota Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, pada pekan lalu beberapa warga RT 006 RW 004 dan Desa Kademangan sempat melakukan unjuk rasa di depan kantor UPTD Cipuecang terkait penutupan TPA Cipeucang. Hal itu karena tumpukan sampah yang sudah menggunung itu menutup aliran kali sehingga membuatnya meluap dan membanjiri rumah warga sekitar. Selain itu, berikut ini beberapa tuntutannya.

1. Penutupan TPA Cipeucang per hari Senin, 8 Desember 2025.
2. Normalisasi saluran air kali seperti dulu lagi.
3. Perapihan sampah di sekitar rumah yang terdampak sampah.
4. Alat berat standby untuk perapihan saluran air dan rumah warga.
5. Penanganan lindi dan bau sampah.
6. Dampak kesehatan dan kompensasi warga yang terdampak.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini