Menyusul kabar penetapan rumah mendiang Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Pertama Singapura menjadi monumen nasional, pemerintah setempat juga akan mengambil alih kepemilikannya sebagai aset negara.

Kementerian Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda (MCCY) dan Dewan Warisan Nasional (NHB) mengatakan pemerintah bermaksud untuk mengakuisisi lokasi tersebut guna melindungi dan melestarikannya sesuai dengan nilai sejarah dan kepentingan nasional.

Dengan begitu, generasi berikutnya dapat menyaksikan bangunan saksi bisu peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Singapura dari negara koloni hingga bisa merdeka.

Ketika statusnya berubah, rumah tersebut tidak dapat diubah menjadi perumahan, komersial, atau penggunaan pribadi lainnya. Setelah akuisisi selesai, pemerintah juga akan menilai kondisi bangunan dan strukturnya dengan studi terperinci untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Meskipun pemerintah bermaksud mengubah lokasi tersebut menjadi ruang publik, dengan salah satu kemungkinan hasilnya adalah taman warisan budaya, semua opsi, termasuk yang diuraikan oleh Komite Menteri tahun 2018, akan dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat," kata pemerintah Singapura dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Channel News Asia, pada Minggu (14/12/2025).

MCCY dan NHB juga menegaskan rumah Lee Kuan Yew tidak akan dibiarkan kondisinya seperti saat ini, melainkan ada kemungkinan dipugar. Namun, bangunan dan strukturnya beserta ruang makan di ruang bawah tanah akan dipertahankan dalam bentuk aslinya.

Pemerintah Singapura hanya akan menutup area tempat tinggal pribadi di dalam rumah untuk menghormati privasi mendiang. Selain itu, keadaan interior rumah tidak akan dipamerkan, direkam, dimodifikasi, atau diduplikasi di tempat lain.

"Meskipun demikian, untuk menghormati keinginan Lee Kuan Yew, pemerintah telah berkomitmen untuk menghilangkan ruang-ruang pribadi dari bagian dalam gedung untuk melindungi privasi Bapak Lee Kuan Yew dan keluarganya dalam semua opsi yang mungkin," terang pihak berwenang.

Butuh waktu lama untuk mengubah status rumah Lee Kuan Yew menjadi monumen nasional. Hal ini dikarenakan anak-anak Lee Kuan Yew berselisih paham mengenai nasib rumah tersebut.

Pada akhirnya, pemerintah Singapura turun tangan untuk memutuskan nasib rumah tersebut. Keputusan Singapura ini juga tidak melawan isi surat wasiat yang disebut menginginkan rumah tersebut dirobohkan. Hasil penilaian Dewan Penasihat Pelestarian Situs dan Monumen menemukan niat Lee Kuan Yew sebenarnya tidak hanya ingin merobohkan, melainkan memperbolehkan bangunan tetap berdiri asalkan ada perbaikan agar tampilannya tetap layak huni.

"Dalam Laporan Komite Menteri tahun 2018 tentang 38 Oxley Road telah didokumentasikan dengan jelas bahwa meskipun preferensi pribadi Lee Kuan Yew adalah agar bangunan di 38 Oxley Road dihancurkan, beliau bersedia menerima opsi selain penghancuran, asalkan dibuat pengaturan yang sesuai untuk merenovasi bangunan dan menjaganya agar tetap layak huni, serta melindungi privasi keluarganya," terang kementerian tersebut.

Dalam pernyataan resmi itu juga pemerintah Singapura menjelaskan alasan mereka bersikeras mengubah status properti pribadi tersebut menjadi aset milik negara. Salah satu faktornya adalah nilai sejarah bangunan tersebut.

Rumah ini telah menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting pada1950-an yang menandai perjalanan Singapura menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura melihat rumah tersebut lebih dari sekadar rumah sosok penting pendiri Singapura modern, Lee Kuan Yew.

"Tempat ini juga menjadi lokasi percakapan, kegiatan, dan pengambilan keputusan oleh para pemimpin pendiri kita dan tokoh-tokoh kunci lainnya yang secara mendalam membentuk arah gerakan kemerdekaan Singapura dan sejarah nasional kita selanjutnya," ujar mereka.