Pemerintah akan merelokasi rumah-rumah warga yang terdampak banjir di Sumatera. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan ada 21 lahan yang berpotensi menjadi lokasi relokasi rumah korban.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) soal ketersediaan lahan. Beberapa lokasi ada yang sedang maupun sudah diverifikasi.

"Di Aceh itu ada 8, di Sumatera Utara 8, di Sumatera Barat 5," kata Ara di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (11/12/2025).

Hal itu disampaikannya setelah rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Dalam menetapkan lokasi hunian nantinya, Ara menegaskan pentingnya mempertimbangkan beberapa aspek. Mulai dari keamanan lokasi dan legalitas pengadaan rumah. Begitu juga dengan kedekatan dengan kegiatan sekolah, pasar, serta rumah sakit.

Total rumah yang terdampak bencana sebanyak 112.551 unit. Rencananya, korban yang kehilangan rumah karena hanyut akan dibangunkan rumah dari Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

"Kami sudah sampaikan tadi yang terdapat dampak rumah adalah 112.551 (rumah)," katanya.

Berikut ini lokasi lahan yang berpotensial untuk relokasi rumah korban bencana Sumatera berdasarkan paparannya.

Aceh

1. Desa Tanjong Ceungai, Kecamatan T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara memiliki lahan seluas 0,75 ha milik Pemda dengan kecukupan 85 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
2. Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie memiliki lahan 1,2 ha milik Pemda dengan kecukupan 340 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
3. Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya memiliki lahan 1-2 ha milik Pemda dengan kecukupan 227 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
4. Kabupaten Bireuen memiliki lahan milik kas desa dalam tahap identifikasi dan dalam proses verifikasi lapangan.
5. Kampung Bukit Rata, Desa Bundar, Kampung Selamat, Kampung Simpang Kiri 1, Kampung Sumber Makmur, Kampung Sukaramai, Kampung Sungai Kuruk 1, Kampung Sungai Kuruk 2 memiliki lahan 9
6. ha milik PT Timbang Langsa dengan kecukupan 1.022 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
7. Cot Girek Kandang, Kota Lhokseumawe memiliki lahan 2,6 ha milik Pemda dengan kecukupan 295 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
8. Padang Sakti, Kota Lhokseumawe memiliki lahan 4 ha milik Pemda dengan kecukupan 454 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
9. Kota Langsa memiliki lahan 50 ha milik Pemda dengan kecukupan 568 unit dan sudah diverifikasi lapangan.

Sumatra Utara

1. Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki lahan 7-9 ha milik Kemenag dan Kemenimipas dengan kecukupan 715 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
2. Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki lahan 4,2 ha milik PTPN IV dengan kecukupan 86 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
3. Perkebunan Marpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki lahan 9 ha milik PTPN IV dengan kecukupan 186 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
4. Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki lahan 1 ha milik Dinas Perkebunan Sumut dengan kecukupan 79 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
5. Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki lahan 4,9 ha milik Pemkab Tapanuli Utara dengan kecukupan 389 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
6. Jalan Gabu, Kota Sibolga memiliki lahan 0,03 ha milik Pemda dengan kecukupan 568 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
7. Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga memiliki lahan 0,22 ha milik Pemkot dengan kecukupan 25 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
8. Pantai Kelurahan, Sibolga Hilir, Kota Sibolga Hilir memiliki lahan 0,69 ha milik Pemkot dengan kecukupan 51 unit sedang proses verifikasi lapangan.

Sumatra Barat

1. Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang memiliki lahan 2,98 ha milik Pemprov dengan kecukupan 173 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
2. Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang memiliki lahan 0,5 ha milik Pemprov dengan kecukupan 36 unit dan sudah diverifikasi lapangan.
3. Kelurahan Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan memiliki lahan 2,02 ha hak pakai Pemprov dengan kecukupan 70 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
4. Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki lahan 0,33 ha milik Pemkot dengan kecukupan 36 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.
5. Desa Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya memiliki lahan 2 ha hak pakai Pemkab dengan kecukupan 290 unit dan sedang proses verifikasi lapangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini