Pemerintah sedang merencanakan pemulihan dan penyediaan hunian bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sebanyak 112.551 rumah rusak dan hanyut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Kami sudah sampaikan tadi yang terdapat dampak rumah adalah 112.551 (rumah)," ujar Ara di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (11/12/2025).

Data tersebut berdasarkan laporan Satgas PKP yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per Rabu (10/12) pukul 17.00.

Dalam data yang dipaparkannya, rincian rumah terdampak berupa 51.453 unit rusak berat, 19.982 unit rusak sedang, 38.080 unit rusak berat, dan 3.036 hanyut.

Pemerintah menyiapkan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebagai pilihan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Saat ini sudah ada stok Risha sebanyak 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung.

Ara rencananya akan mengecek langsung ketersediaan Risha di Medan pada Sabtu (13/12). Selanjutnya, pihaknya akan menghitung dan memesan kekurangan Risha.

"Kita sudah berusaha selama ini kita pakai Risha Pak (Menko). Jadi ada panel yang dibuat oleh UMKM di Bandung dan di mana, itu kita di beberapa titik itu kita lakukan seperti itu," katanya.

Kemudian, ia juga sudah berdiskusi dengan Direktur Utama Semen Indonesia Group (SIG) terkait bata interlock sebagai pilihan jenis hunian tetap.

Soal anggaran penyediaan maupun perbaikan rumah terdampak bencana, pihaknya masih melakukan perhitungan. Pihaknya harus mensurvei ribuan rumah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) yang tepat.

Pihaknya juga sudah mengidentifikasi potensi lahan untuk membangun hunian bagi korban. Hal itu berdasarkan koordinasi dengan Satgas Daerah, BNPB, BPBD, dan Pemda.

"Di Aceh itu ada 8, di Sumatera Utara 8, di Sumatera Barat 5," imbuhnya.

Dalam menetapkan lokasi hunian nantinya, ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan beberapa aspek. Mulai dari keamanan lokasi dan legalitas pengadaan rumah. Begitu juga dengan kedekatan dengan kegiatan sekolah, pasar, serta rumah sakit.

Selain itu, Ara juga menyebutkan pihak swasta akan ikut membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran bantuan pembangunan rumah untuk bencana banjir di Sumatera sebesar Rp 60 juta per rumah. Bantuan tersebut diberikan dengan catatan warga tidak direlokasi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengusulkan agar dibangun hunian sementara untuk pengungsi dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. Sementara, hunian tetap pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Untuk daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara, ini kami akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bapak. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara yang dibangun oleh satgas TNI-Polri," kata Suharyanto dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.