Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan skema bantuan renovasi dan pembangunan rumah untuk korban banjir Sumatera.

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur minggu lalu pergi ke Sumatera Barat untuk melihat langsung kondisi di sana. Sekembalinya dari sana, pihaknya bekerjasama dengan Pemda untuk menyiapkan skema renovasi dan relokasi bagi korban terdampak bencana. Pihaknya juga ikut memantau jumlah rumah yang rusak imbas bencana. Data akan diperbarui setiap pukul 17.00 WIB.

Menurut data per Senin (8/12/2025) jumlah rumah yang terdampak bencana di Sumatera Barat sebanyak 691 rumah hanyut, 5.347 rumah rusak ringan, 1.027 rumah rusak sedang, dan 1.733 rumah rusak berat.

Ia mengatakan pemerintah daerah Sumatera Barat juga sudah menyiapkan beberapa lokasi relokasi untuk pembangunan rumah bagi korban yang rumahnya rusak berat dan hanyut.

"Untuk di Kota Padang ada 2 titik. Kemudian, di Tanah Datar ada 1 titik, di Padang Panjang itu karena tanah ulayat, itu masih diupayakan oleh Pemda. Di Kabupaten Agam, ada 1 titik, tapi sertifikatnya kita belum dapat," ujar Fitrah saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum di Jakarta pada Selasa (9/12/2025).

Setiap lokasi belum bisa diketahui secara pasti dapat membangun berapa unit. Berdasarkan data sementara, terdapat 2 titik yang sudah dihitung cukup untuk membangun 170 unit. Namun, jumlah rumah tersebut tentu tidak cukup melihat jumlah hanyut saat ini sudah tembus 691 rumah.

Untuk konsep bangunan, kata Fitrah, ada tiga kemungkinan, yakni bangunan konvensional, rumah instan sederhana sehat (Risha), atau pakai bata interlock.

"Karena ada teknologi dari Semen Padang, dekat sana, itu pakai bata interlock. (Penentuannya tergantung karena anggaran atau keputusan?) tergantung kecepatan saja. (Berapa lama mau dibangun?) tergantung," ujar Fitrah.

Fitrah mengatakan pembangunan rumah akan dilakukan setelah masa status tanggap darurat bencana banjir bandang berakhir. Pemerintah baru-baru ini telah memperpanjang masa status tersebut hingga 22 Desember 2025. Selain itu, Kementerian PKP juga akan menunggu keputusan Pemda kapan pembangunan bisa dilakukan.

"Sekarang kan masih tanggap darurat. Nanti ada masa transisi, habis itu baru rekonstruksi pembangunan. (Dimulai awal tahun?) Ya mudah-mudahan tergantung BNPB karena sekarang baru keluar SK Gubernur karena tanggap darurat itu sekarang baru diperpanjang sampai tanggal 22," jelasnya.