Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan membangun 2.000 rumah untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menambahkan program ini akan memakai skema Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggandeng pihak swasta.

Hal ini ia ungkapkan setelah pertemuan dengan Kementerian Hukum di Jalan Haji R. Rasuna Said, Jakarta.

"Saya baru balik dari Aceh dua hari lalu, penugasan mendampingi Presiden. Tadi saya sampaikan supaya nanti CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera," kata Ara pada Selasa (9/12/2025).

Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk tata kelola secara aturan agar program pembangunan rumah tersebut dapat berjalan lancar.

"Jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di Sumatera. Jadi nanti tolong Pak Menteri supaya semuanya secara tata kelola, secara aturan, semuanya benar," lanjutnya.

Ara belum bisa mengungkapkan perusahaan mana saja yang ikut dalam CSR ini. Ia akan mengungkapkan pada lain kesempatan.

Sebelumnya Kementerian PKP sudah mengirim beberapa Dirjennya untuk mengecek kondisi tiga provinsi tersebut. Menurut Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Kementerian PKP akan mendapatkan update jumlah rumah rusak setiap pukul 5 sore.

Fitrah minggu lalu yang ditugaskan untuk mengecek di Sumatera Barat. Ia menyatakan per Senin (8/12/2025) jumlah rumah yang terdampak bencana di Sumatera Barat sebanyak 691 rumah hanyut, 5.347 rumah rusak ringan, 1.027 rumah rusak sedang, dan 1.733 rumah rusak berat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran bantuan pembangunan rumah untuk bencana banjir di Sumatera sebesar Rp 60 juta per rumah. Bantuan tersebut diberikan dengan catatan warga tidak direlokasi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengusulkan agar hunian sementara untuk pengungsi dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. Sementara, hunian tetap pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB," kata Suharyanto.