Pengembang perumahan dibuat kaget. Hal itu karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pemberian izin pembangunan perumahan di Bandung Raya.

Penghentian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diteken pada 6 Desember 2025. Sementara itu, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman baru menerima surat itu pada Minggu (7/12).

"Sudah (terima surat). Kita juga kaget ya, kemarin Minggu siang kita dapat kabarnya," ujarnya kepada detikcom, Senin (8/12/2025).

Norman mengatakan, aturan itu menghentikan penerbitan izin baru pembangunan rumah, sementara untuk kegiatan pembangunan rumah yang sudah ada izin seperti persetujuan bangunan gedung (PBG) tetap berjalan.

Adanya penghentian sementara izin baru untuk pembangunan rumah bisa menghambat capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Program 3 Juta Rumah ini kan harapannya di 2026 harapannya lebih baik, tapi dengan dihentikannya perizinan ini serta merta pasti temen-temen yang masih berproses perizinannya ya harus setop dulu," tuturnya.

Dampak dari Penghentian Penerbitan Izin Bangun Rumah

Norman menilai penghentian pemberian izin baru membangun rumah bisa memberatkan para pengembang, apalagi kalau mereka ada pinjaman ke bank. Sebab, pengembang tidak bisa memasarkan produknya tapi pinjaman harus tetap dibayarkan.

Ditambah lagi, belum lama ini Dedi Mulyadi juga melakukan moratorium pada tambang galian C, seperti batu dan pasir, yang bisa menghambat pembangunan karena materialnya jadi sulit didapat.

Norman menambahkan, untuk mengurus izin pembangunan rumah di Jawa Barat bisa memakan waktu setidaknya satu tahun lamanya. Kalau dihentikan sementara, bisa-bisa semakin lama izinnya keluar.

"(Izin) ini lagi berproses, tenaga kerja berapa banyak, investasi yang ditanamkan berapa banyak, itu juga harus menjadi pertimbangan gubernur sebenarnya. Kalau nggak, orang-orang mau investasi di Jawa Barat mikir semua," ungkapnya kepada detikcom.

Ia pun meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperhatikan efek jangka panjangnya terhadap penghentian sementara pemberian izin pembangunan rumah karena bisa menghambat sektor lain yang berhubungan dengan properti.

"Tetap mohon perhatian, apakah ini akan berdampak positif? Kalau hanya untuk mencegah bencana alam, apa tidak ada cara lain yang lebih strategis, tidak mengganggu iklim investasi, melindungi juga kepastian hukum dan kepastian investasi untuk warga Jawa Barat? Ini tolong dipertimbangkan karena efeknya jangka panjang," harapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum REI Bidang Properti Digital Bambang Eka Jaya tidak memungkiri ada pengembang nakal yang membangun hunian di area yang tidak seharusnya, tapi itu bukan berarti semua anggota REI yang melakukannya. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bandung sah-sah saja, karena kalau pengembang sudah memiliki izin atau PBG-nya sudah terbit, seharusnya tidak akan bermasalah.

"Itu memang perlu evaluasi supaya tidak bertabrakan antara planning yang menyangkut lingkungan dengan pengembangan untuk kawasan perumahan. Nah itu yang kita harapkan ke depan bisa lebih bijak, dibuat secara integrated, terpadu, semua kegiatan itu bisa berjalan dan tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih," paparnya kepada detikcom.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Deddy Indra Setiawan menilai penghentian pemberian izin baru pembangunan rumah bisa menyebabkan investasi tertahan.

"Kalau penghentian untuk izin perumahan baru, pengembang mempunyai dampak bagi yang sedang mengurus izin. Tentu menyebabkan investasi tertahan dan menyebabkan kerugian bagi pengembang yang baru mengajukan izin," ujarnya

Hal ini juga bisa mengganggu bagi pengembang yang sudah setengah jalan mengurus PBG karena investasi tanah yang sudah dimiliki jadi terhenti. Belum lagi kalau ada pinjaman kredit modal kerja dari perbankan, pinjaman harus dibayar tetapi produk belum ada yang bisa dijual. Menurutnya, hal ini juga bisa mengganggu penyerapan rumah khususnya pada tahun depan.

Sebagai informasi, dilansir dari detikJabar, kebijakan penghentian pemberian izin baru untuk pembangunan perumahan di Bandung Raya dilakukan untuk mitigasi bencana lanjutan atau berulang. Penghentian itu dilakukan hingga ada hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga meminta ada penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah akan meninjau kembali lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengawasi pembangunan rumah/perumahan dan gedung agar sesuai rencana tata ruang dan peruntukan lahan.

Proyek pembangunan rumah/perumahan wajib mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG). Nantinya pembangunan tersebut harus sesuai dengan dokumen teknis PBG. Hal itu dipastikan dengan penilikan teknis secara konsisten.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Saksikan Live DetikPagi :