.webp)
Proyek perumahan yang dikembangkan di Indonesia tak hanya dilakukan oleh pengembang komersial dan subsidi dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR). Saat ini banyak properti yang dikembangkan oleh pengembang properti syariah.
Asosiasi Developer Property Syariah (DPS). Menurut Ketua Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) Arief Sungkar ADPS mengusung model pasar langsung antara pengembang dan konsumen, tanpa bank dan tanpa pihak ketiga.
"Ketika terjadi transaksi, hubungan terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sistem ini memudahkan masyarakat mendapatkan hunian tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa penyitaan," kata Arief dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip oleh detikcom, Jumat (28/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Founder sekaligus CEO DPS Muhammad Rosyid Aziz menyatakan ekosistem bisnis DPS telah menyerap lebih dari 28.300 tenaga kerja dan mencatat nilai transaksi rata-rata Rp 132 miliar per bulan.
"Silaknas X Padang ini menjadi bukti kekuatan kolaborasi dalam bisnis properti syariah. Kini saatnya kita bergerak bersama menuju target besar menghadirkan 1 juta unit properti syariah di Indonesia," ucap Rosyid.
Hingga akhir 2025 tercatat, DPS telah memiliki 3.312 member aktif, 1.729 proyek properti syariah dengan sebaran di 36 provinsi, 2.798 hektare lahan terkelola, dan 174.141 unit hunian disediakan.
Menurut Rosyid, konsep kepemilikan properti syariah memberikan alternatif pembelian rumah tanpa riba dan menjadi jawaban bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Baru-baru ini mereka baru saja menggelar Silaturahmi Akbar Nasional (Silaknas) X di Kota Padang, Sumatera Barat. Acara tahunan tersebut berlangsung pada 25-27 November 2025 di Hotel Truntum Padang.
Acara tambah spesial karena dihadiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Fahri Hamzah menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap akselerasi industri properti syariah yang semakin diminati masyarakat.
"Perkembangan properti syariah yang semakin pesat dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan hunian nasional," ujar Fahri Hamzah.
Dalam paparannya, Fahri menyampaikan bahwa backlog perumahan nasional saat ini mencapai 15 juta unit, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga memberitahukan bahwa pemerintah memiliki Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi DPS untuk berkontribusi dalam memenuhi target tersebut," tegas Fahri.
(aqi/zlf)
