Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di ruang rapat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10). Hal itu dilakukan untuk membahas sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan.

Berdasarkan data yang dihimpun BP Tapera di lapangan dan diskusi bersama bank penyalur serta asosiasi pengembang, sebutkan SLIK OJK jadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Per 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan.

Selain itu, masih terdapat calon penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking namun belum dilakukan follow up oleh pihak bank penyalur. Hal tersebut berpotensi menyebabkan calon penerima FLPP yang
sebelumnya berminat mengajukan FLPP menjadi tidak berminat dikarenakan proses waktu tunggu dari pihak bank penyalur.

Di sisi lain, pihak OJK juga menanggapi dari data tersebut, sebanyak 103.297 atau 92,84% berasal dari Bank Himbara dan BSI. Lebih lanjut pihak OJK merinci dari data tersebut, sebanyak 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya dan 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti oleh Bank Penyalur. Sementara itu, secara eksplisit penolakan karena status SLIK Adalah sebanyak 3.299.

BP Tapera juga mengumpulkan data secara manual soal permasalahan SLIK dari pengembang dan bank penyalur. Hasilnya, ada 13.321 dan yang terdapat permasalahan SLIK (Kol 2-5) sebanyak 5.146.

Walau ada permasalahan SLIK yang bisa menghambat masyarakat mendapat bantuan FLPP atau membeli rumah subsidi, Heru optimistis kuota FLPP 350.000 unit bisa terserap hingga akhir tahun nanti.

"Potensi capaian meliputi tindak lanjut data analitik 57.644 unit, ready stock hingga akad 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian proses di SiKasep sebanyak 33.635 unit. Sehingga total keseluruhan potensi capaian diproyeksikan mencapai 354.200 unit rumah subsidi," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Heru mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat membeli rumah subsidi tak terhalang SLIK OJK. Pertama, bagi kreditur yang masih eksis dan nasabah mampu melunasi tunggakan, agar status SLIK OJK dapat diperbarui menjadi lunas, sehingga pengajuan KPR FLPP dapat segera diproses oleh bank penyalur. Kedua, bagi kreditur yang sudah tutup maupun tidak eksis, diperlukan kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan sampai batas nilai tertentu.

Sementara itu, Purbaya meminta BP Tapera untuk memperkuat basis data tolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih detail dan signifikan sebagai dasar kuat untuk mengusulkan relaksasi kebijakan pemutihan tunggakan bagi calon debitur MBR.

Sebagai informasi, BP Tapera dalam menyalurkan FLPP, per 22 Oktober 2025, telah mencapai 204.978
unit rumah senilai Rp 25,44 Triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini