Pemerintahan Prabowo-Gibran telah genap menginjak satu tahun menjabat pada Senin (20/10/2025). Memperingati hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan sederet capaian bidang perumahan.

Dilihat detikcom dari unggahan Instagaram resmi Kementerian PKP @kementerianpkp, berikut capaian bidang perumahan dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025.

1. Pembebasan PBG, BPHTB, dan Percepatan PBG

Dikutip dari catatan detikcom, penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah ditetapkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Surat tersebut disahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Ara mengatakan SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari. Peraturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

2. Relokasi Warga Kolong Jembatan

Akhir tahun 2024, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memindahkan warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan ke hunian yang lebih layak di rumah susun (Rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk.

Sebanyak 98 KK yang dipindahkan, terdiri dari 48 KK direlokasi ke Rusun Rancaekek dan 50 KK ke Rusun Solokan Jeruk. Dari 98 KK tersebut, sebanyak 50 KK berasal dari Kabupaten Bandung, 33 KK dari Kota Bandung, dan 15 KK dari Cimahi.

3. Melonggarkan Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWM BI)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan GWM BI untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat membeli rumah. Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Jumat (20/2/2025).

4. Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

Kementerian PKP memetakan beberapa kuota rumah subsidi untuk sederet segmen. Salah satunya adalah tenaga kesehatan. Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

Secara bertahap, Kementerian PKP juga mengumumkan kuota-kuota rumah subsidi untuk profesi lain seperti driver gojek, nelayan, petani, guru, PNS, ART, TKA, pekerja migran, hingga wartawan.

5. Kuota FLPP Ditambah

Ara mengumumkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 selama 2025 dari yang sebelumnya hanya 220.000 unit.

6. Inisiasi KUR Perumahan

Ara pertama kali mengungkapkan Program 3 Juta Rumah akan didukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pada 16 Juni 2025. Kucuran dana tersebut berasal dari Danantara senilai Rp 130 triliun. KUR Perumahan diatur oleh peraturan dari 3 kementerian, yakni Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

7. Pemutakhiran DTSEN

Pemerintah memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah. Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan bantuan untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Adapun, target program BSPS adalah 45.000 unit.

Data calon penerima bantuan harus masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

8. Sosialisasi KUR Perumahan

Ara memperkenalkan KUR Perumahan pertama kali dalam sosialisasi di Jakarta dan Bandung. Pertama Ara melakukannya di Jakarta dengan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jakarta pada September 2025. Selain kedua kota tersebut, Ara juga melakukannya di Sumatera Utara pada Jumat (10/10/2025) dan Jawa Timur pada Kamis (16/10/2025).

9. Sosialisasi FLPP dan KPP

Ara kembali ke Jawa Barat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk sosialisasi FLPP dan Kredit Kepemilikan Perumahan (KPP) pada Kamis (18/9/2025).

10. Akad Massal 26.000 Rumah Subsidi

Kementerian PKP dan BP Tapera menggelar akad massal 26.000 unit rumah subsidi di Cileungsi, Jawa Barat pada Senin (29/9/2025). Dalam acara ini hadir pula Presiden Prabowo Subianto yang ikut dalam upacara serah terima kunci.

11. PPN 100% Hingga Akhir Tahun

Sebelumnya aturan PPN 100 persen hanya berlangsung 6 bulan pertama di 2025, tetapi aturan tersebut diperpanjang hingga akhir tahun.

12. FLPP Swasta

Pengadaan FLPP swasta konsepnya sama seperti KPR subsidi pada umumnya, tetapi penyalurnya berasal dari bank swasta. Besar bunga yang dibebankan pun tetap sama, yakni 5 persen flat.

13. BSPS atau CSR

Selain mengandalkan APBN, Kementerian PKP juga menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan skema bantuan dari pihak swasta lewat Corporate Social Responsibility (CSR).

Video Ara Apresiasi Danantara Support Rp 130 T untuk Program 3 Juta Rumah

Video Ara Apresiasi Danantara Support Rp 130 T untuk Program 3 Juta Rumah