Masalah terhalangnya pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) karena skor kredit di SLIK OJK buruk masih menjadi masalah utama. Bukan hanya konsumen yang kesulitan mengatasi masalah ini, pengembang diketahui juga mengeluhkan hal yang sama.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ara mengatakan Purbaya akan membantu menyelesaikan masalah ini.

"Kemudian ada berbagai masalah soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minggu ini dan diharapkan sudah ada solusinya dalam seminggu ke depan.

"Saya lihat OJK seperti apa nanti. Biasanya akan rapat dengan saya, di minggu depan, Kamis mungkin saya akan OJK, atau rapat dengan OJK. Di minggu depannya sudah clear. Harusnya bisa," terang Purbaya.

Ara mengatakan permasalahan SLIK OJK ini seperti lingkaran setan karena tidak kunjung usai dan menemukan solusi. Pihaknya sudah 4 kali berdiskusi perihal ini dengan OJK, lalu menemui perbankan, tetapi tetap tidak menemukan titik terang. Ara ingin mengusulkan adanya pemutihan SLIK OJK jika bisa.

"Usul dari kami bagaimana misalnya ada pemutihan, ya buat rakyat kecil yang terkendala SLIK OJK sampai nilai berapa. Karena itu membantu rakyat, kemudian mereka bisa mendaftarkan kepada rumah subsidi, pengajuan kredit. Kalau itu nggak ada kan (pemutihan) ya muter aja lingkaran setan, terus-terusan begini kan. Nggak ada habisnya gitu kan. Kita ke OJK udah 4 kali. Rapat sama bank udah nggak kurang-kurang," ungkap Ara.

Ia senang masalah ini mendapat bantuan langsung dari Menteri Keuangan karena menurutnya cara konvensional sudah tidak ampuh untuk menyelesaikan kendala SLIK OJK.

Pada kesempatan itu, Ara juga melaporkan jika terdapat 111.258 calon debitur yang datanya tertahan di bank lebih dari 6 bulan. Komisioner BP Tapera Haru Pudyo Nugroho mengatakan data tersebut terhitung sejak BP Tapera berdiri hingga Agustus 2025. Alasan pengajuan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tak kunjung diproses karena pada tahun sebelumnya, kuota KPR subsidi sudah habis.

Purbaya memberikan arahan agar BP Tapera menyerahkan data tersebut, termasuk calon debitur yang terhalang pengajuan KPR-nya karena pinjaman kecil di bawah Rp 1 juta.

"Berarti 100 ribuan. Kalau betul, ya kita eksekusi. Kalau dia (BP Tapera) ngibul, dia yang dieksekusi," imbuhnya sembari bergurau.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengumumkan jika Kementeriannya telah mendapat dukungan dari Kementerian keuangan untuk jumlah kuota FLPP di 2026 menjadi 350 ribu unit, sama seperti tahun ini. Bukan hanya kuota FLPP, program renovasi rumah tak layak huni juga kuotanya bertambah 8-9 kali lipat, dari yang semula 45.000 menjadi 400.000 unit rumah.

"Program untuk pengintervensi rakyat Indonesia yang rumahnya ada, tapi tidak layak unik, ada 26,9 juta. Dan itu naiknya signifikan, tahun ini kita ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Tahun depan, terima kasih Pak Menteri Keuangan, ada 400.000. Jadi naiknya kurang lebih 8-9 kali lipat," ungkapnya.