Pasar perumahan di Indonesia masih sedikit melambat dibandingkan tahun lalu. Namun, tren properti mulai menunjukkan potensi pertumbuhan saat ini.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan pertumbuhan pasar properti jatuh sampai 30-an persen pada kuartal I 2025. Kemudian, ada kenaikan sebesar 7,8 persen kuartal II, tetapi masih lebih rendah dibandingkan year-on-year. Meski demikian, kuartal III mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik.

"Q3 belum selesai, kami masih tabulasi kami akan survei. Ada indikasi naik sebetulnya. Hari ini mulai membaik," ujar Ali dalam Press Conference Golden Property Awards: 2025 di Raffles Hotel, Senin (29/9/2025).

Ia menyebut terjadi kenaikan pada pertumbuhan pasar pada properti senilai Rp 1-2 miliar saat kuartal III. Menurutnya, hunian seharga Rp 1-2,5 miliar menjadi primadona pada kuartal tersebut.

Sementara itu, properti yang nilainya di atas Rp 3 miliar menunjukkan sedikit perlambatan pada kuartal III. Padahal, kuartal sebelumnya pertumbuhannya masih bagus.

"Di bawah itu, 1 miliar ke bawah, apalagi 500 juta ke bawah, memang masih tertekan," ucapnya.

Walau begitu, Ali mengatakan ada kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar properti. Kebijakan tersebut antara lain adanya suntikan dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Pak Menkeu Purbaya kan Rp 200 T masuk ke himbara mudah-mudah bisa memutar roda ekonomi. Kebijakan properti juga cukup banyak saat ini stimulus yang mudah-mudahan ke depan sih harusnya bisa lebih baik dibandingkan year-on-year," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai perlu ada insentif dan subsidi untuk masyarakat kelas menengah agar lebih mudah membeli rumah dengan harga terjangkau. Mengingat, saat ini lebih banyak stimulus yang hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Insentif yang dapat diberikan kepada kelas menengah yang ingin beli rumah, salah satunya penurunan suku bunga fixed lebih rendah dari sebelumnya 12 persen menjadi 6 persen. Lalu, pembebasan pajak seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

"Saat ini kan tadi (kaum) milenial-zilenial kan sewa, jadi enggak bisa beli rumah. Kenapa? Bukan enggak mau beli rumah, dia enggak bisa beli rumah karena nggak ada subsidi, harga belinya terlalu tinggi," tutur Ali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini