.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Realestat Indonesia (REI) sepakat untuk gotong royong renovasi rumah tidak layak huni. Mereka mengumpulkan dana hingga Rp 5,5 miliar untuk program tersebut.
Ara akan menyumbang Rp 2 miliar untuk renovasi rumah. Ia pun mengajak anggota REI untuk secara sukarela menyumbang buat program renovasi rumah itu.
"Setuju nggak kita bikin program bersama gotong royong. Sukarela ya?," ujar Ara dalam acara 'Sosialisasi Kredit Program Perumahan' yang diselenggarakan oleh REI di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulai dari ketua umum, sekretaris jenderal, hingga anggota dari berbagai wilayah di Indonesia ikut menyumbang untuk program ini. Total dana yang terkumpul mencapai Rp 5,5 miliar atau setara dengan 220 rumah.
"Ini kita mau bikin program gotong royong. Tidak ada paksaan. Saya pengen nanti datang REI, dari saya Rp 2 miliar, Pak Joko (Ketum REI Joko Suranto) Rp 1 miliar, Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal REI Raymond Arfandy) Rp 500 juta," ucapnya.
Sementara itu, Joko menyatakan dirinya secara sukarela menyumbangkan dana Rp 1 miliar untuk program gotong royong renovasi rumah tidak layak huni. Ia menyebut biaya untuk merenovasi satu rumah sebesar Rp 25 juta.
"Saya (sumbang) Rp 1 miliar, Bang (Ara)," kata Joko.
Joko mengatakan REI sudah mempunyai program renovasi rumah tidak layak huni dan sumbangan rumah. Program tersebut merupakan agenda rutin setiap tahunnya.
"Tahun ini sebenarnya kita sudah memberikan renovasi itu 358. Kita announce-nya pada saat HUT di IKN, Kaltim kemarin," ujar Joko di sela-sela acara.
Kebijakan Stimulus dari Pemerintah
Kemudian, Joko menyambut baik adanya KUR Perumahan sebagai stimulan yang positif. Kredit tersebut bisa digunakan untuk modal kerja bagi para pengembang. Menurutnya, berbagai kebijakan dari pemerintah akan mendorong perekonomian.
"Sektor properti rumah itu kan industri padat karya. Kemudian backbone-nya industri terkaitnya adalah 185 industri," tuturnya.
Di samping itu, adanya kucuran dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan untuk perbankan juga berdampak ke sektor properti. Menurutnya, kebijakan itu dapat menstimulasi sektor properti karena merupakan industri yang dituju oleh banyak perbankan.
"Sektor properti atau kredit properti adalah kredit yang aman-nyaman. Apa? Ada jaminannya. Jaminannya bertumbuh, ya kan? Kemudian itu bisa menjadi aset, bisa di-sekuritisasi," imbuhnya.
Kajian Pengelolaan Aset 1 Juta Rumah di Perkotaan
Di sisi lain, REI sedang menyiapkan kajian terkait pengelolaan aset untuk program 1 juta rumah di perkotaan. Ia mengatakan ada dua pola yang sedang berjalan, seperti pengelolaan aset milik Perumnas dan tanah di Kemayoran.
"Polanya memang ada dua, insyaallah di akhir bulan depan bisa kita serahkan, Pak Menteri," kata Joko.
Ia menjelaskan pola pertama yang dilakukan oleh Perumnas adalah bangunan berdiri di atas tanah hak pengelolaan (HPL). Status tersebut dapat dibalik nama menjadi hak milik karena berupa inventori perusahaan dan bukan aset BUMN.
Kemudian, pola kedua seperti yang dilakukan dalam pengelolaan tanah di Kemayoran yang status kepemilikan tanah adalah milik negara dengan HPL. Kemudian yang bisa ditransaksikan nantinya adalah hak guna bangunan (HGB) di atas HPL.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/dhw)
