.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan pagu anggaran tahun 2026 mencapai Rp 9,499 triliun. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 1,8 triliun akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
Salah satu kegiatan yang diprioritaskan adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengalokasikan Rp 1.179.120.289.000 untuk PTSL dari total anggaran prioritas nasional sebesar Rp 1.808.531.273.000.
"Pelaksanaan kegiatan PTSL tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 1,17 triliun atau sebesar 65 persen dari anggaran prioritas nasional," ujar Nusron dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (15/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026.
Selain itu, ia menyebutkan kegiatan prioritas lainnya, yakni mengurus tata ruang; pendaftaran tanah non PTSL; penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat; gugus tugas reforma agraria dan surat keterangan redistribusi tanah; akses reforma agraria dan fasilitasi pendampingan usaha; peta zona nilai tanah; surat keterangan konsolidasi tanah; pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; penertiban penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penyelesaian sengketa konflik, perkara, dan tindak pidana pertanahan.
Dalam mewujudkan komitmen Kementerian ATR/BPN, pihaknya sedang menyiapkan kegiatan sosialisasi program strategis. Langkah tersebut sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan sejak program PTSL diluncurkan pada 2017, Kementerian ATR/BPN punya target untuk mendaftarkan 126 juta bidang tanah. Saat ini, masih kurang 25 persen untuk mencapai target tersebut.
"Inilah yang kemudian akan kami kejar, karena kami meyakini jika seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar dan juga tersertifikasi, ini tentunya juga akan meminimalisir konflik, sengketa, dan perkara yang bisa terjadi di depan," ucapnya.
Ia pun menyebutkan ada penurunan target PTSL dari hampir 5 juta bidang tanah pada 2024 menjadi 1,9 juta pada 2025. Menurutnya, penurunan tersebut dimaknai Kementerian ATR/BPN sebagai momen untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan PTSL sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/dhw)
