.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan usulan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Ia menyebutkan anggaran sebesar Rp 9,499 triliun buat mendukung program Kementerian ATR/BPN.
"Pagu kami Kementerian ATR/BPN tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.499.346.965.000," ujar Nusron dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (15/9/2025).
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026 sesuai pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI yang sudah dilakukan sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total pagu tersebut, anggaran untuk belanja operasional sebesar Rp 6,475 triliun. Belanja operasional digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 34.141 pegawai kementerian sebesar Rp 5,076 triliun. Kemudian, selebihnya digunakan untuk kebutuhan operasional pemeliharaan kantor dan satuan kerja kementerian.
Sementara itu, penggunaan anggaran untuk belanja non operasional sebesar Rp 3,023 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp 539,7 miliar, pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,105 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang Rp 378,1 miliar.
"Program dukungan manajemen total Rp 7,01 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar Rp 2,1 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang total sekitar Rp 378 miliar," ucapnya.
Adapun anggaran tersebut berasal dari tiga sumber dana, yakni Rupiah murni Rp 6,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,92 triliun, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1,09 triliun.
Di samping itu, Nusron menyebutkan anggaran untuk program prioritas nasional tahun 2026 sebesar Rp 1.808.531.273.000. Dari sebelas program prioritas itu, ia menekankan program yang paling diprioritaskan adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Pelaksanaan kegiatan PTSL tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 1,17 triliun atau sebesar 65 persen dari anggaran prioritas nasional," katanya.
Dalam mewujudkan komitmen Kementerian ATR/BPN, pihaknya pun sedang menyiapkan kegiatan sosialisasi program strategis. Langkah tersebut sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
Di sisi lain, Nusron menyampaikan target PNBP untuk 2026 meningkat dari Rp 3,289 triliun menjadi Rp 3,589 triliun. Rincian target tersebut untuk layanan fungsional sebesar Rp 3,545 triliun atau sekitar 98,76 persen. Kemudian, untuk layanan umum sebesar Rp 44,651 miliar atau sekitar 1,24 persen.
"Berdasarkan hasil rapat Kementerian ATR/BPN dengan Badan Anggaran RI disepakati bahwa target penerimaan PNBP naik sebesar Rp 300 miliar atau sekitar 9,12 persen menjadi sebesar 3,589 triliun," tuturnya.
Kemudian, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pihaknya menyetujui usulan pagu anggaran sebesar Rp 9,449 triliun. Anggaran tersebut untuk dialokasikan buat Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tahun 2026 sebesar Rp 9.499.346.965.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2026," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/dhw)
