.webp)
Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahun 2026 sudah disetujui oleh Komisi V DPR Rp 10,8 triliun yang sebagian besarnya akan digunakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengungkapkan rinciannya.
Didyk mengungkapkan dari Rp 10,8 triliun itu akan digunakan untuk berbagai keperluan masing-masing direktorat jenderal. Untuk Sekretariat Jenderal, anggaran yang diajukan Rp 891 miliar lalu untuk Inspektorat Jenderal anggaran yang diajukan Rp 26 miliar.
Selanjutnya, anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diajukan sebanyak Rp 2,9 triliun yang sebagian besar dipakai untuk BSPS. Anggaran itu juga digunakan untuk rumah susun 3 tower, rumah khusus 244 unit, PSU rumah umum 807 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sebagian besar adalah untuk BSPS sebanyak indikasinya 120 ribu unit yaitu BSPS untuk di pesisir. Selain itu, digunakan untuk manajemen penanganan rumah kumuh, sanitasi, dan PSU, dan juga rumah khusus dan juga rumah susun," katanya dalam Komisi V DPR RDP dengan Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9/2025).
Lalu anggaran untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diajukan sebanyak Rp 3,9 triliun yang sebagian besar dipakai untuk BSPS. Kurang lebih akan ada 160 ribu rumah tidak layak huni yang akan direnovasi di perdesaan. Selain itu, anggaran itu juga akan dipakai untuk rumah susun sebanyak 6 tower/137 unit, rumah khusus bencana sebanyak 410 unit, PSU rumah umum sebanyak 600 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit.
Untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, anggaran yang diajukan Rp 3 Triliun yang digunakan untuk BSPS 120.000 unit, rumah susun 13 tower, PSU rumah umum 600 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit. Lalu anggaran untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diajukan Rp 41 miliar.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Komisi V DPR RI menyetujui anggaran Rp 10,895 triliun untuk tahun 2026. Dari anggaran tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah.
"Pagu anggaran Rp 10,89 triliun ini kami utamakan sesuai dengan diskusi dengan pimpinan dan anggota adalah untuk BSPS," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Anggaran untuk BSPS senilai Rp 8,9 triliun dengan target 400.000 unit di tahun 2026. Selain itu, anggaran itu juga untuk rumah susun Rp 375,32 miliar untuk 796 unit/21 tower, Rumah Khusus Rp 249,43 miliar untuk 654 unit, PSU Rumah Umum Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit, Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rp 155,85 miliar (target 225 hektare pada 15 lokasi) dan pemenuhan sanitasi Rp 36 miliar untuk 3.000 unit, serta dukungan manajemen seperti program dukman Rp 981 miliar dan turbinwas Rp 167,92 miliar.
Ketua Komisi V DPR Lasarus pun menyetujui anggaran Kementerian PKP menjadi Rp 10,895 triliun untuk 2026.
"Mohon teman-teman, nanti kan kita pendalaman dengan Eselon I, kalau boleh kita nggak usah lagi kasih masukan sekarang, kita langsung sahkan saja dulu ya, setuju?" kata Lasarus.
"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.
"Saya ketok ya kalau setuju. Saya sahkan," ujar Lasarus.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/abr)
