Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner tersandung skandal tidak membayar keseluruhan pajak propertinya yang berada di Hove, East Sussex. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dan rumahnya menjadi sasaran vandalisme bertuliskan 'Penghindar Pajak'.
Dilansir dari Independent, ia disebut kurang bayar sekitar 40.000 Pound Sterling atau sekitar Rp 885 juta (kurs Rp 22.125) pada pembayaran bea meterai. Rayner seharusnya membayar pajak sebesar 70.000 Pound Sterling atau Rp 1,5 miliar untuk pembelian rumah tersebut, tetapi ia hanya membayar dengan tarif standar sekitar 30.000 Pound Sterling atau Rp 663 juta.
Rayner beralasan ia salah paham mengenai penghitungan pajak properti rumah flat-nya di Hove. Hal ini dikarenakan saat membeli rumah tersebut dia telah menghapus namanya dari akta kepemilikan rumah keluarga di Ashton-under-Lyne, Greater Manchester. Rumah tersebut kini menjadi milik putranya, sementara dirinya hanya menjadi wali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat membeli properti tersebut, pemahaman saya, berdasarkan saran pengacara, dengan keadaan tersebut saya hanya perlu membayar bea meterai dengan tarif standar," kata Rayner seperti dikutip pada Sabtu (6/9/2025).
Sebagai informasi, sistem tarif pajak di Inggris berbeda-beda tergantung pada jumlah rumah. Sistem pengenaan pajak untuk rumah pertama dan kedua juga berbeda.
Rumah di Hove merupakan rumah keduanya yang dibeli pada Mei lalu seharga 800 ribu Pound Sterling atau Rp 17 miliar. Jadi saat ini rumah dengan namanya sendiri hanya satu di Hove. Oleh karena itu, ia mengikuti saran pengacaranya untuk membayar pajak bea meterai dengan tarif standar.
Kenyataannya dalam hukum di Inggris, rumah tersebut tetap diakui sebagai rumah kedua. Selain itu, Rayner mengaku telah menjual bagian kepemilikannya atas rumah di Greater Manchester dan dialihkan ke sebuah trust atau lembaga atau pengaturan hukum yang mengelola aset untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini untuk putranya.
"Setelah menjual 25 persen bagian kepemilikannya di rumah Ashton-under-Lyne, Rayner tidak lagi memiliki bagian apa pun dari properti tersebut. Namun, berdasarkan undang-undang yang relevan, seseorang yang tidak memiliki properti tetap dapat dianggap memiliki kepentingan di dalamnya jika terdapat keadaan tertentu: termasuk jika properti tersebut dimiliki oleh suatu perwalian (trust), dan penerima manfaat dari perwalian tersebut adalah anak dari orang tersebut yang berusia di bawah 18 tahun," jelas Sir Laurie Magnus seorang penasihat etika pada Rabu (3/9/2025).
Rayner disebut telah mendapat pemberitahuan mengenai hal tersebut dan harus membayar pajak sisanya. Namun, ia tidak mengindahkan.
Hasil penyelidikan Sir Laurie menyimpulkan Rayner memang salah paham dan tidak melakukan dengan sengaja. Namun, Rayner tetap dinyatakan salah karena menerima nasihat pajak dari seseorang yang tidak ahli di bidang tersebut. Kesalahan tersebut disebut melanggar 'standar perilaku pantas tertinggi' dalam kode etik menteri.
"Oleh karena itu, dengan sangat menyesal saya harus memberi tahu Anda bahwa dalam keadaan ini, saya menganggap Kode tersebut telah dilanggar," ujar Sir Laurie.
![]() |
Kabar Rayner kurang membayar pajak tersebut telah memicu reaksi negatif masyarakat Inggris. Ada yang mendatangi rumah dengan fasad serba putih tersebut dan mencoret dengan kata-kata 'penghindar pajak' pada bagian pagar pintu masuk. Bukan hanya satu bangunan, dinding di dekat flat tersebut juga jadi sasaran coretan dengan kata-kata serupa.
Imbas tekanan publik dan temuan dari Sir Laurie Magnus tadi, Rayner mengakui bahwa telah kurang membayar pajak propertinya dan mengumumkan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil PM Inggris pada Jumat (5/9/2025) waktu setempat.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(aqi/abr)