.webp)
Komite Tapera yang terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Yassierli, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, hingga Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berkumpul di Kementerian Keuangan.
Dalam pertemuan 2,5 jam tersebut mereka membahas mengenai kinerja BP Tapera terhadap Program 3 Juta Rumah pada semester awal tahun ini.
"Saya sebagai anggota komite (Tapera), kita dari rapat, bersama tadi anggotanya Ibu Kiki, Ibu Menteri Keuangan, Pak Yassierli, dan Pak Eko (Eko Djoeli Heripoerwanto) ya. Kemudian kami mendengarkan laporan dari kinerja BP Tapera yang disampaikan oleh Komisioner Tapera," ujar Ara seusai rapat pertemuan digelar secara tertutup di Aula Gedung Jusuf Anwar, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ara mengungkapkan Yassierli dan Sri Mulyani juga memberikan beberapa masukan kepada BP Tapera untuk meningkatkan dari segi database dan pemerataan penyaluran hingga ke kawasan ekonomi khusus.
"Tadi ada beberapa masukan strategis dari Pak Yassierli soal data, bagaimana kinerja dari strategi pengembangan marketing database-nya diperkuat. Kemudian dari Menteri Keuangan, tadi juga bagaimana fokus juga ke daerah-daerah yang strategis seperti kawasan ekonomi khusus," ujar Ara.
Heru menjelaskan inti dari pertemuan tersebut adalah pihaknya membahas capaian BP Tapera mengenai penyaluran kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Naik sekitar 60 persen.
"Per hari ini sudah kita salurkan 161.500 unit atau kurang lebih sekitar 47 persen tahun ini dari 1 Januari. Total dana yang sudah kita salurkan di alokasi Rp 35 triliun di DIPA 2025, tadinya Rp 18,4 triliun kemudian naik ke Rp 35 triliun, dengan penambahan dari 220.000 ke 350.000 (unit kuota FLPP)" ungkap Heru.
Selain itu, BP Tapera juga menjelaskan mengenai perbaikan tata kelola pengelolaan pembukaan dana, tata kelola terkait SDM, perbaikan infrastruktur berbasis IT dalam rangka peningkatan tata kelola ekosistem pembiayaan perumahan.
Frederica menambahkan jika SLIK OJK bukanlah penghambat calon debitur untuk mendapatkan kredit bank terutama untuk pembelian rumah.
"Tetapi keputusan akhirnya tetap diberikan kepada bank supaya bisa mendukung semakin banyak orang yang mendapatkan pembiayaan untuk mempunyai rumah," kata perempuan yang kerap disapa Kiki.
Ada pun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023, komite Tapera merupakan sebuah komite yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Menteri PKP menjadi ketua dan anggota komite Tapera. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Baca juga: Tok! Ara Resmi Jadi Ketua Komite Tapera |
Keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
Keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
- Menteri Keuangan sebagai anggota
- Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
- Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
- Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.
(aqi/aqi)
