Anggota DPR RI periode 2024-2029 kini tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas tetapi digantikan dengan tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan. Kompleks DPR di kawasan Kalibata pun sudah tidak digunakan.

Perumahan itu sempat disebut akan dimanfaatkan buat Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat dan mengatasi backlog kepemilikan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ketika ditanyakan soal rencana pemanfaatan kawasan tersebut, tidak banyak memberi tanggapan. Ia mengaku akan mempelajari lebih lanjut tentang potensi tersebut.

"Nanti saya pelajari ya," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan Kompleks DPR di Kalibata akan digunakan untuk rumah dinas Menteri, Wakil Menteri, dan area proyek Program 3 Juta Rumah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kompleks DPR di Kalibata terbagi menjadi dua kawasan. Tanah di kawasan pertama, dari Blok A hingga E, adalah aset milik Kementerian Keuangan dan bangunannya milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sementara itu, kawasan kedua di Blok F merupakan aset milik Kemensetneg. Ia menyebut kawasan tersebut akan digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Sementara untuk F kami akan manfaatkan untuk membangun rumah untuk masyarakat MBR, jadi untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah," ucap Juri.

Di kesempatan lain, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pernah menyatakan pemberian tunjangan perumahan karena anggota DPR pada periode 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Adapun kondisi rumah dinas DPR di Kalibata dinilai sudah tak layak huni dan perlu direnovasi.

"Kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dapat dikatakan sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan," ungkap Indra saat dihubungi detikcom, Selasa (19/8/2025).

Selain itu, Indra menyebut lahan di kompleks rumah dinas DPR kini juga terbatas. Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR periode 2024-2029 daripada periode sebelumnya, maka tidak mungkin untuk membangun rumah baru.

"Keputusan ini diberlakukan untuk Anggota DPR RI periode 2024-2029. Terkait besarannya (tunjangan), penetapannya dilakukan melalui administrasi formal dengan Kementerian Keuangan RI," pungkas Indra.

Kemudian diberitakan detiknews, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan anggota DPR periode 2024-2029 saat ini mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti dari rumah jabatan anggota (RJA). Menurutnya, tunjangan tersebut masih cukup ideal.

"Saya kira make sense lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," ujar Adies kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini