.webp)
Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025). Demo yang digelar sejak siang hari itu kemudian berakhir ricuh.
Masyarakat menggelar demo 25 Agustus untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengkritik soal naiknya nominal tunjangan anggota DPR. Salah satu hal yang menjadi kontroversi adalah pemberian tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan.
Dalam siaran pers Aliansi Rakyat Bergerak di akun Instagram (IG) @gejayamemanggil, aksi itu dinamai "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai", salah satu poin tuntutan aksi yang disuarakan adalah membatalkan tunjangan rumah untuk anggota DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, anggota DPR Periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan perumahan karena tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut kondisi rumah dinas DPR di Kalibata saat ini sudah tidak layak huni. Bangunan rumah sudah banyak yang mengalami kerusakan cukup parah dan sering bocor ketika hujan.
"Kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dapat dikatakan sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan," kata Indra saat dihubungi detikcom, Selasa (19/8/2025).
Indra berujar lahan di kompleks rumah dinas DPR juga terbatas. Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR periode 2024-2029 daripada periode sebelumnya, maka tidak mungkin untuk membangun rumah baru.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke IKN juga menjadi pertimbangan DPR untuk merenovasi rumah dinas di Kalibata. Maka dari itu, pemberian tunjangan perumahan adalah bentuk kompensasi atas tidak disediakannya lagi RJA bagi para anggota DPR.
"Keputusan ini diberlakukan untuk Anggota DPR RI periode 2024-2029. Terkait besarannya (tunjangan), penetapannya dilakukan melalui administrasi formal dengan Kementerian Keuangan RI," ujar Indra.
Pemberian Tunjangan Rumah Rp 50 Juta/Bulan Disebut Masuk Akal
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029 senilai Rp 50 juta dinilai masuk akal.
"Saya kira make sense lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," ungkap Adies.
Adies menyebut tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan itu diberikan bukan tanpa perhitungan. DPR telah memperhitungkan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan sebesar Rp 3 juta per bulan. Namun, Adies menilai para anggota DPR tentu tidak nyaman jika tinggal di kos-kosan.
"Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta dinilai lebih efisien daripada merenovasi RJA. Menurutnya, perbaikan rumah dinas bisa menelan dana lebih besar.
"Lebih baik tunjangan perumahan dari pada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede," papar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Sebagai informasi, rumah dinas anggota DPR di Kalibata sudah dibangun sejak 1988. Artinya, RJA tersebut kini usianya sudah 37 tahun.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(ilf/ilf)
