.webp)
Pemerintah Malaysia mulai bergerak cepat untuk mengatasi proyek perumahan yang mangkrak. Salah satu caranya dengan menghidupkan kembali proyek perumahan yang terbengkalai di seluruh negeri.
Dilansir situs The Malaysian Reserve, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia berhasil menghidupkan kembali 1.127 proyek perumahan terbengkalai. Program ini diprediksi dapat membantu lebih dari 135.000 orang untuk mendapatkan hunian.
Menteri KPKT Nga Kor Ming mengatakan upaya tersebut didorong oleh Task Force for Sick and Abandoned Private Housing Projects (TFST) atau Satgas Proyek Rumah Terbengkalai. Kementerian bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan pengembang untuk mengidentifikasi, menangani, serta mencegah keterlambatan pembangunan rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hingga 30 Juni 2025, TFST telah mendeteksi 233 proyek rumah yang tertunda dan 360 proyek yang tidak memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 220 proyek telah selesai dan mendapat Certificates of Completion and Compliance (CCC), sementara 14 proyek lainnya telah dilanjutkan dengan lancar, mencakup 25.822 unit rumah," kata Nga.
Nga menyebut angkat tersebut merupakan bukti dan komitmen KPKT terhadap pembeli rumah. Selain itu, langkah ini juga memastikan proyek yang terbengkalai dapat dihidupkan kembali agar masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak.
Dikutip dari The Edge, Wakil Menteri KPKT Aiman Athirah Sabu menyebut pencapaian tersebut melibatkan revitalisasi sebanyak 139.848 unit rumah sejak pertemuan pertama kali dengan satgas pada 2023.
"Tahun ini saja, hingga Juni, satuan tugas telah berhasil menghidupkan kembali 244 proyek perumahan swasta yang melibatkan 27.101 unit rumah dengan GDV (Gross Development Value) sebesar RM 21,07 miliar (Rp 80,9 miliar; kurs Rp 3.840)," ujar Aiman.
Lebih lanjut, Aiman mengatakan di bulan yang sama telah menyelesaikan lima proyek rumah terbengkalai yang terdiri dari 887 unit rumah. Lima proyek tersebut tersebar di berbagai negara bagian (negeri), yakni di Selangor, Terengganu, Johor, dan Kelantan.
Selain menghidupkan kembali proyek rumah yang terlantar, Kementerian KPKT juga tengah mempertimbangkan amandemen terhadap Undang-undang Pengembangan Perumahan (Pengendalian dan Perizinan) 1966 (Undang-undang 118). Langkah ini untuk memperluas cakupan dari yang semula proyek hunian hingga ke proyek komersial.
"Undang-undang yang diamandemenkan akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pengembang dan perusahaan induknya. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dalam kasus di mana anak perusahaan digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas proyek yang terbengkalai," papar Nga.
"Nantinya perusahaan induk bisa masuk dalam daftar hitam, tetapi pemilik sebenarnya di balik struktur perusahaan juga akan menghadapi sanksi dan tindakan," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(ilf/zlf)
