.webp)
Program 3 Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo guna membantu percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang disiapkan untuk program tersebut sebesar Rp 57,7 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam beberapa program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan program perumahan lainnya. Salah satunya untuk menyokong skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 33,5 triliun dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero sebesar Rp 6,6 triliun.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 pada Jumat (15/8/2025) di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Investasi untuk Program 3 Juta Rumah yang tadi disampaikan bapak Presiden dari APBN itu Rp 57,7 triliun dalam bentuk FLPP untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp 33,5 triliun. Kemudian, kita masih blending dengan SMF Rp 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR)," kata Sri Mulyani seperti yang dikutip dari siaran langsung pada Sabtu (16/8/2025).
Kemudian, anggaran tersebut juga akan dialirkan oleh Kementerian PKP untuk program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 5,6 triliun dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 8,6 triliun. Program BSPS adalah bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan membantu renovasi rumah.
Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang disiapkan untuk menyokong program BSPS mengalami peningkatan dari tahun ini yang hanya Rp 1,4 triliun.
"Kemudian BSPS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026, 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam Rp 8,6 triliun dari tahun ini Rp 1,4 triliun," jelasnya.
Bendahara negara tersebut juga ikut menyinggung mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang baru-baru ini aturannya terbit. KUR Perumahan disebut dapat dimanfaatkan oleh kontraktor perumahan. Besar anggaran yang disiapkan adalah Rp 22 miliar.
"Kemudian, KUR Kontraktor yang sudah diumumkan Pak Menko dan Pak Menteri Perumahan untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga Rp 22 miliar untuk kontraktor perumahan. Itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya," ungkapnya.
Terakhir, bentuk dukungan dari Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan adalah pembebasan pajak atau pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen hingga akhir 2025 bagi rumah seharga Rp 2 miliar.
"Kami masih memberikan insentif fiskal yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai Rp 2 miliar seperti yang dilaksanakan tahun ini untuk menstimulasi demand side dan supply side serta production dan konstruksi rumahnya," terangnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(aqi/aqi)
