Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kementeriannya tahun tidak akan mengajukan pinjaman luar negeri. Itu artinya tawaran utang luar negeri dari beberapa lembaga dunia ditolak.

Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat di Kementerian PPN/Bappenas. Dia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut sudah tersampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah bicarakan dengan bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami tidak memerlukan pinjaman luar negeri, kami tahun ini tidak ada pinjaman dari luar negeri," tegasnya dilansir dari akun resmi Maruarar Siarait, Rabu (25/6/2025).

Kementerian PKP sendiri diketahui memang mendapatkan tawaran utang dari beberapa lembaga dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), sampai Islamic Development Bank (IsDB).

Namun Ara menegaskan, bahwa kedatangan lembaga-lembaga internasional pemberi utang tersebut bukan inisiatifnya, melainkan dari pejabat-pejabat eselon I di Kementerian PKP.

"Usulan pinjaman luar negeri bukan dari saya, dari dirjen-dirjen saya. Tolong tanya sama mereka. Bukan dari saya, justru berhenti di saya, saya yang hentikan," tegasnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP saat ini memang tidak membutuhkan utang dari lembaga internasional. Jika hanya untuk membangun perumahan di program 3 juta rumah, menurutnya dukungan dari Danantara dan Bank Indonesia (BI) sudah cukup.

"Danantara itu sudah diumumkan kan Rp 130 triliun, akhirnya kita punya rumah subsidi naik dari 220 ribu menjadi 250 ribu, terbesar sepanjang sejarah Indonesia," ucapnya.