.webp)
World Bank akan memberikan dukungan berupa pinjaman untuk Program 3 Juta Rumah. Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) pun sudah menyiapkan beberapa usulan program untuk dijalankan dengan pinjaman luar negeri itu.
"Ada program-program yang berlandaskan dari pikiran dan usulan dirjen kami. Ada kemarin World Bank usulan dari dirjen kawasan pemukiman dan juga pesisir, Pak Fitrah (Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur)," ujar Ara di Kantor Bappenas, Jl. Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).
Ara mengatakan sebelumnya ia sudah bertemu dan berdiskusi panjang dengan Bank Dunia. Lalu, ia juga sudah berdiskusi secara informal dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan terkait pinjaman tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kali ini ia bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan tim World Bank.
"Hari ini kami juga diterima dari Bappenas yang paling paham, paling mengerti soal bagaimana kaitan dengan sebutnya hutang atau pinjaman luar negeri Pak? Pinjaman luar negeri ya. Jadi bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya," ucapnya.
Sementara itu, Fitrah mengungkap kementerian mengusulkan sejumlah program yang nantinya akan dikaji oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia. Ia pun membenarkan bahwa Kementerian PKP mengusulkan program senilai US$ 1,5 juta atau setara Rp 24,6 miliar (kurs Rp 16.405) kepada Bank Dunia.
Ia menyebutkan program utama yang diusulkan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tematik. Program ini berbeda dari program rumah swadaya reguler yang sudah ada.
"BSPS Tematik ini kita masuk ke target-target yang bisa meningkatkan perkembangan keluarga, seperti homestay, atau tambah bikin warung, dan sebagainya," imbuhnya.
Kemudian, pihaknya juga menyiapkan program insentif untuk pengembang low-rise apartment atau apartemen murah. Insentif yang akan diberikan beragam, misalkan pemasangan lift dan instalasi pemadam kebakaran.
Hal ini juga berlaku untuk hunian Transit-Oriented Development (TOD). Kementerian ingin memberi bantuan untuk infrastruktur pendukung. Dengan begitu, biaya produksi untuk membangun apartemen bisa lebih murah.
Selain itu, Fitrah juga mengusulkan program untuk penataan kawasan kumuh. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya sudah mempunyai program tersebut tetapi belum menyasar sampai ke rumah tidak layak huni.
"Jadi kita ini sekalian, selain peningkatan kawasan kumuh, kita juga menyasar ke rumah yang tidak layak huninya di kawasan tersebut, sehingga satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan," jelasnya.
Fitrah menambahkan program-program usulan masih dalam proses blue book. Ia juga menyebutkan tahapan lanjutan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia.
"Kemudian, ada readiness criteria yang harus kita penuhi, masuk ke green book. Nah, setelah itu baru tahapannya berarti mungkin paling cepat tahun 2026," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Ara bertemu dengan World Bank terkait Program 3 Juta Rumah. Dari hasil pertemuan itu, Ara mengaku masih mempelajari program-program yang bisa didukung Bank Dunia.
"Kita pelajari bagaimana sinergi dengan kita dan program-program apa yang bisa di support oleh World Bank ya. Kita tentu mempelajari secara mendalam, karena itu harus kita lakukan, mempelajari secara mendalam. Programnya apa, manfaatnya apa, kerja samanya seperti apa, kan harus begitu," kata Ara saat ditemui wartawan di Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Lebih lanjut, Ara mengatakan bakal melakukan pertemuan lagi dengan pihak World Bank. Ia mengaku harus bekerja cepat demi bisa menentukan program-program apa saja yang bisa dijalankan bersama pemerintah dan Bank Dunia.
Di kesempatan lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut lembaga donor seperti World Bank dapat memberikan US$ 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (kurs Rp 16.800) untuk renovasi rumah.
Fahri mengungkap saat ini sedang berkoordinasi dengan 5-6 organisasi donor di Indonesia. Ia menyebutkan organisasi tersebut di antaranya World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, dan GID (German Infrastructure Development) dari Jerman, dan lainnya.
"Kalau direnovasi bahkan World Bank mengatakan setahun dia minimal US$ 1 miliar itu artinya kan sekitar Rp 16 triliun minimal. Yang lain akan menambah dan leadnya saya kira World Bank. Kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," kata Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
