Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan World Bank terkait Program 3 Juta Rumah. Dari hasil pertemuan itu, Ara mengaku masih mempelajari program-program yang bisa didukung Bank Dunia.

Kementerian PKP dan tim World Bank telah melakukan pertemuan soal dukungan program perumahan di Jakarta, Kamis (19/6/2025). Ketika ditanya tentang hasil pertemuan itu, Ara mengungkapkan masih perlu mendalami dan mengetahui manfaat dari hasil kerja sama dengan World Bank.

"Kita pelajari bagaimana sinergi dengan kita dan program-program apa yang bisa di support oleh World Bank ya. Kita tentu mempelajari secara mendalam, karena itu harus kita lakukan, mempelajari secara mendalam. Programnya apa, manfaatnya apa, kerja samanya seperti apa, kan harus begitu," kata Ara saat ditemui wartawan di Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan bakal melakukan pertemuan lagi dengan pihak World Bank. Ia mengaku harus bekerja cepat demi bisa menentukan program-program apa saja yang bisa dijalankan bersama pemerintah dan Bank Dunia.

"Jadi tentu kan dilihat dengan detail ya, prosedurnya seperti apa, mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Kita mesti pelajari betul-betul secara mendalam. Makanya saya katakan kita harus bekerja cepat.

Diberitakan detikProperti sebelumnya, pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Fahri menyebut telah berdiskusi dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Fahri mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ujarnya usai acara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini