Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki wacana untuk mengubah batasan luas minimal rumah subsidi dari yang sebelumnya 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Rencana itu nantinya akan diterapkan di kawasan perkotaan saja.

Ketika meminta tanggapan kepada Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, ia irit bicara sembari berjalan meninggalkan Balai Makarti Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan seusai acara penyerahan sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran lokal Sukabumi.

"Nanti ya, nanti," kata pria yang akrab disapa AHY ini di lokasi, Rabu (18/6/2025).

Ia mengaku sedang buru-buru karena ada acara selanjutnya sehingga tidak bisa memberikan tanggapan lebih lanjut.

"Nanti kita jelasin ya," ujarnya sembari berjalan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP berencana untuk mengubah batasan luas minimal rumah subsidi. Hal itu tertera dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Lahan, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Dalam aturan itu, tertera bahwa minimal luas tanah untuk rumah tapak menjadi 25 meter persegi dan yang paling tinggi 200 meter persegi. Sementara untuk luas bangunannya, diubah menjadi minimal 18 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya yang tertera dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 yang disebutkan bahwa luas bangunan rumah subsidi minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi, sementara luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Rencananya rumah subsidi dengan luas minimal 18 meter persegi akan diterapkan di wilayah perkotaan, sementera untuk di wilayah perdesaan tetap menggunakan aturan yang lama. Rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi itu ditujukan untuk seseorang yang masih lajang atau suami-istri dengan anak satu.