Rencana memperkecil batas minimal luas rumah subsidi menjadi 18 meter persegi mendapat penolakan dari Satgas Perumahan. Baru-baru ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Ketua Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan telah membahas perihal ini.

"(Ada pembahasan soal ukuran rumah subsidi?) Oh kita sampaikan terbuka sama Pak Hashim apa adanya dan Pak Hashim kan memang sangat membantu saya. Bahkan investasi dari luar negeri diupayakan," kata Ara di Kantor Blue Bird, Mampang Prapatan V, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Ketika ditanya apakah Pak Hashim telah menyetujui perihal usulan rumah subsidi menjadi 18 meter persegi, Ara enggan memberi jawaban.

"Nanti dijelaskan pada waktunya ya," tutur Ara.

Ara berencana mengajak Hashim untuk melihat mock up rumah minimalis di kawasan perkotaan yang berada di Lobby Nobu Bank. Desain rumah tersebut berasal dari bos Lippo Group James Riady.

"Nanti pada waktunya saya akan ajak Pak Hashim untuk melihat rumah contoh," ungkapnya.

Kemudian, Ara mengatakan pada pertemuan tersebut Hashim membantu Program 3 Juta Rumah mendapatkan investor dari luar negeri. Namun, ia tidak menyebutkan sosok investor itu. Ia memberikan bocoran, investor tersebut bisa jadi investor yang sudah pernah tertarik dan bisa pula investor yang baru tertarik.

"Tapi tadi Pak Hasim sudah menjelaskan sama saya, akan ada yang datang dari luar negeri. Nanti Pak Hashim yang jelaskan. Apakah (investor) yang baru, apakah yang menindaklanjuti," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengaku kaget saat mengetahui kabar usulan rumah subsidi 18 meter persegi. Ia bahkan baru tahu kabar tersebut dari wartawan karena sebelumnya tidak ada pembahasan terkait hal itu setiap rapat bersama dengan Kementerian PKP.

Setelah mendengar informasi tersebut, ia segera mengonfirmasi kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang saat ini kabarnya lagi di London, Inggris. Ia mengatakan, Hashim juga tidak pernah mendengar informasi tersebut sebelumnya.

"Jadi saya tanyakan, saya klarifikasi, dan Pak Hashim mengatakan tidak pernah menyetujui dan mengetahui. Jadi kami di Satgas, sepakat itu semuanya," katanya ketika dihubungi detikcom, Selasa (3/6/2025).

Bonny menjelaskan, awalnya Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Perumahan untuk mempersiapkan dan memberikan rekomendasi untuk Kementerian Perumahan. Pertama, untuk pengentasan kemiskinan, kedua untuk menyelesaikan backlog, dan ketiga yaitu renovasi dan perbaikan kawasan.

"Tidak ada satu pun wacana kita, pemikiran kita, untuk memperkecil luasan tanah dan bangunan (rumah subsidi)," tegasnya.