Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai pegawai dan mitra pengemudi Blue Bird bisa mendapat jatah akses rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Direktur Utama Bluebird Group Adrianto Djokosoetono telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 8.000 unit rumah subsidi untuk pegawai dan mitra pengemudi Blue Bird.

Semula, pegawai dan mitra Bluebird Group mendapat jatah 5.000 unit, kemudian Ara menambah 3.000 unit lagi karena dari pihak Bluebird meminta tambahan kuota melihat peminat yang cukup besar.

"Saya senang Blue Bird bisa memberikan dan mendukung fasilitas rumah subsidi ini bagi pegawainya. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana para supir-supir itu bahagia. Ya, bayangkan mereka selama ini ada yang cuma kontrak tapi harus bayar Rp 800 ribu, Rp 900 ribu dengan Rp 1,2 juta (penghasilan). Mereka nggak kerasa 15 tahun lagi sudah punya rumah. Ini program yang luar biasa," kata Ara di Kantor Blue Bird, Mampang Prapatan V, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Senada, Bayu Priawan Djokosoetono selaku Komisaris Utama Blue Bird menyampaikan program rumah subsidi dari pemerintah merupakan solusi bagi para pengemudi untuk bisa mendapatkan rumah yang layak dengan harga yang sangat terjangkau.

Dalam kesempatan ini, Ara juga sempat menanyakan mengenai hambatan bagi supir Blue Bird untuk mengajukan KPR. Menurut Adrianto, beberapa supir mengaku terhambat BI Checking atau saat ini dikenal dengan SLIK OJK.

Sebagai tanggapan, Direktur Consumer Banking BRI Nancy Adistyasari menyampaikan, selama bekerjasama dengan Blue Bird, jumlah supir yang terhalang SLIK OJK jumlahnya di bawah 1 persen, sisanya tidak memiliki masalah apa pun.

Pihaknya akan membantu untuk mempermudah pegawai dan mitra Blue Bird untuk mendapat kemudahan, terutama dalam mengajukan KPR nantinya.

"Ada relaksasi dan juga semacam komitmen dari OJK. Tapi kembali, kalau di kami yang ditolak karena SLIK OJK-nya tidak baik itu di bawah 1 persen," ujar Nancy.

Dalam acara ini hadir pula, Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, hingga Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah membuat beberapa segmentasi penerima rumah subsidi berdasarkan profesi seperti untuk tenaga kesehatan, wartawan, pekerja migran, ART, tukang sayur atau tukang bangunan, hingga PNS di beberapa Kementerian.

Rumah subsidi ini dapat dibeli melalui skema KPR subsidi atau yang biasa disebut dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota FLPP untuk rumah subsidi pada awal tahun sebanyak 220.000 unit. Setelah kuota pertama seluruhnya disalurkan, pemerintah akan menambah kuota tersebut menjadi 350.000 unit.